Ketua PPATK Bungkam Soal Aliran Dana e-KTP – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Ketua PPATK Bungkam Soal Aliran Dana e-KTP

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengaku pihaknya telah diberi kewenangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari tahu kemana aliran dana dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Namun demikian Kiagus Ahmad Badaruddin enggan membocorkan nama-nama penerima uang panas tersebut. “Sebagai lembaga intelijen keuangan kita diminta atau tidak diminta punya kewenangan untuk mendukung aparat penegak hukuum,” ujar Kiagus di saat berada di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam), Jakarta, Senin (20/3).

Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KPK itu mengaku, PPATK sudah lama mencurigai adanya praktik korupsi dari proyek e-KTP itu. Namun demikian, dia enggan untuk mengungkapkan lebih detail siapa saja yang menerima uang dari praktik korupsi itu. “Tapi itu tak boleh disebutkan siapa. Itu kan KPK-lah yang punya wewenang. Saya tak boleh menyebut masalah itu,” katanya.

Lebih lanjut mantan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, juga mengaku sudah memberikan data-data yang dimiliki lembaganya ke KPK terkait korupsi e-KTP ini. “Bahwa kita sudah berikan data pendukung ke kpk kami selalu kerja sama,” ungkapnya.

Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Keduanya didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Atas perbuatannya itu, Irman dan Sugiharto melangar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajar/JPG)

Click to comment
To Top