Ini Jadwal Pelantikan 7 Kepala Daerah di Sultra Hasil Pilkada Serentak – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Ini Jadwal Pelantikan 7 Kepala Daerah di Sultra Hasil Pilkada Serentak

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pelantikan bupati terpilih di Muna Barat (Mubar) dan Kolaka Utara (Kolut) digendakan bulan Juni. Sedangkan lima daerah yang juga ikut Pilkada serentak direncanakan akhir Desember 2017. Rinciannya, Kota Kendari, Bombana, Buteng dan Busel masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan Kabupaten Buton sebenarnya sudah punya bupati terpilih, namun masih menunggu AMJ bupati Agustus mendatang.

Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto membenarkan kalau pelantikan bupati terpilih diagendakan dua tahap. Pertama di bulan Juni dan tahap dua di akhir tahun 2017. “Kalau tidak ada sengketa di MK dan bupati terpilih sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka bisa dilantik bulan Juni,” ungkap Sigit saat dihubungi, kemarin (19/3).

Dia menambahkan, kalau akhir masa jabatan (AMJ) bupati di daerah itu diatas bulan Juni, maka tetap ikut pelantikan tahap dua, di akhir tahun. “Mubar dan Kolut bisa ikut pelantikan tahap pertama. Kalau Buton, harus menunggu dulu AMJ bupati selesai, 18 Agustus mendatang,” jelasnya.

Sementara empat daerah lain di Sultra, yakni Kota Kendari, Kabupaten Bombana, Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel) saat ini masih menjalani sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lebih jauh Sigit menjelaskan, apabila bupati, wali kota dan gubernur terpilih telah ditetapkan KPU dan tidak ada gugatan di MK, maka usulan pelantikan bisa disampaikan secepatnya ke Kemendagri melalui gubernur, supaya cepat diproses. “Kalau usulan gubernur sudah masuk. Selanjutnya diproses surat pelantikannya,” terangnya.

Namun, apabila hasil Pilkada digugat, maka harus menunggu putusan MK. Penyelesaian sengketa Pilkada di MK paling lama 45 hari saja, jadi pada Mei mendatang putusannya sudah diketahui.

Apabila putusan MK sudah ada, KPU secepatnya mengirimkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk diteruskan ke gubernur. Dari gubernur diusulkan pelantikan bupati/wali kota terpilih ke Mendagri. “Jadi mekanismenya seperti itu,” ujarnya.

Kasubag Administrasi Pejabat Negara dan Legislatif Biro Pemerintahan Pemprov Sultra, Imran Husain mengatakan, sejauh ini belum ada usulan pelantikan bupati terpilih yang masuk. “Dari tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada tahun ini, belum ada yang mengusulkan, surat pleno penetapan dari KPU dan hasil paripurna DPRD terkait bupati terpilih,” katanya, kemarin.

Terkait dengan pengusulan ke Kemendagri untuk mendapatkan SK penetapan bupati terpilih, Imran mengatakan pihaknya akan mengusulkan secepatnya kalau sudah masuk. “Kalau sudah ada usulan dari daerah, baik dari KPU atau pun dari DPRD kita akan proses secepatnya ke Kemendagri,” terangnya.

DPRD Mubar baru saja menuntaskan paripurna penetapan bupati terpilih LM Rajiun Tumada dan Ahmad Lamani. Rapat yang juga dihadiri Pj Bupati Mubar, Rony Yakub Laute, KPU Mubar, Panwas dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) digelar Sabtu malam (18/3). “Sudah diparipurnakan. Selanjutnya akan disampaikan ke gubernur untuk diusulkan SK pelantikan di Kemendagri,” ungkap La Ode Koso, Ketua DPRD Muna Barat.

Pj Bupati Mubar, Rony Yakub mengapresiasi kinerja DPRD. Menurutnya, anggota legislatif sangat mendukung percepatan pengusulan pelantikan bupati terpilih. “Saya berharap, dengan dilantiknya bupati terpilih, Mubar bisa makin maju,” jelasnya. Dirinya sangat iptimis, pasangan LM Rajiun-Ahmad Lamani sangat ideal untuk mengakselerasi pembangunan di Mubar. (Fajar/KP)

Click to comment
To Top