Yayasan dan Pemilik Lahan Berseteru, Hak Belajar Anak-anak Pulau Terenggut – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Yayasan dan Pemilik Lahan Berseteru, Hak Belajar Anak-anak Pulau Terenggut

FAJAR.CO.ID, POLMAN — Peserta didik salah satu yayasan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Pulau Salama, Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, harus rela kehilangan hak belajar. Penyebabnya karena perseteruan pihak yayasan dan pemilik lahan, padahal keduanya masih terhubung ikatan keluarga.

Seperti diceritakan Mawardi selaku Penilik PAUD Kecamatan Binuang, kelompok bermain yang ada di pulau itu semula diinisiasi almarhum Kahar atau suami dari penyelenggara, St Hapsah, sejak dua tahun lalu. Kahar adalah salah satu anggota keluarga pewaris tanah tempat PAUD berdiri. Namun sepeninggal Kahar, anggota keluarga yang lain yang tidak disebutkan namanya malah menggugat untuk membatalkan akta notaris penyelenggara yang tidak lain istri Kahar. Alasannya, St Hapsah disebut tidak aktif datang ketempat itu dengan berbagai kesibukan, sehingga masyarakat ingin menggantinya.

Akibat dari itu, St Hapsah meminta ganti rugi kepengurusan, namun pihak pemilik lahan tidak menyanggupi. Terpaksa pendidikan anak-anak pulau yang telah belajar selama dua tahun harus terhenti.

“Saya sudah melakukan pertemuan internal dengan memediasi keduanya, namun tidak menemui titik terang, sehingga dinas pendidikan selaku penanggung jawab pendidikan memutuskan untuk menghentikan sementara PAUD tersebut,” kata Mawardi.

Menurut Mawardi, pihak dinas pendidikan tidak berani memberikan fasilitas layanan dan bantuan bila tidak ada akta hibah lahan yang ditanda tangani oleh pemilik lahan, meski sebelumnya pemilik lahan mengaku mau menghibahkan tanahnya dengan catatan mengganti penyelenggara PAUD.

“Mau ji pemilik lahan hibahkan tanahnya, tetapi harus diganti penyelenggaranya. St Hapsah juga tidak mau kalau tidak ada ganti rugi yang dia terima,” papar Mawardi.

Namun begitu, Mawardi tidak menyebutkan angka pasti jumlah ganti rugi yang diminta St Hapsah, meski dikabarkan sebelumnya istri dari almarhum Kahar itu meminta uang pengganti sejumlah Rp15 juta.

“Tidak seperti itu, itu hanya angka prakiraan saja, mungkin saja di bawah dari itu, namun saya tidak mengetahui pasti,“ jelas Mawardi.

Hingga kini pihak dinas pendidikan setempat masih menunggu kesepahaman kedua keluarga yang berseteru. Bila tidak ada keputusan, dinas pendidikan akan mencari jalan lain. “Tetap kami akan perjuangkan PAUD disana,” tutup Mawardi. (sm/wal-parepos)

Click to comment
To Top