Korupsi e-KTP Bikin Sulit Pemberantasan Narkotika – FAJAR.co.id
Nasional

Korupsi e-KTP Bikin Sulit Pemberantasan Narkotika

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Korupsi terhadap proyek e-KTP ternyata memiliki dampak sistemik pada penegakan hukum kasus narkotika. Alasannya, e-KTP yang tidak memiliki fungsi single identity, langkah Badan Narkotika (BNN) mencegah pencucian uang haram narkotika berada pada titik nadir. Sebab, bandar narkotika mudah membuat rekening baru untuk bisa mengirim uang ke keluar negeri.

Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BNN Brigjen Rokhmad Susanto menjelaskan, sebenarnya gagasan single identity muncul kali pertama pada pembahasan Bareskrim dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kala itu, Kapolrinya adalah Jenderal Timur Pradopo dan Menteri Dalam Negerinya Gamawan Fauzi.

”Gagasan single identity merebak, salah satunya karena maraknya pencucian uang narkotika. Setelah pembahasan yang begitu lama, disepakatilah Kemendagri mengadakan proyek tersebut,” jelas jenderal bintang satu yang saat ini menjabat Wadir Tipideksus Bareskrim itu.

Ide awalnya, e-KTP juga berfungsi sebagai SIM, BPJS, atau juga ATM. Namun, terjadinya tindak pidana korupsi, kualitas e-KTP menurun. Chip yang ada, tidak bisa dilengkapi dengan fungsi lain. Sehingga, kartu identitas itu hanya berisikan identitas dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja.

Seharusnya, dengan single identity pada KTP, SIM, ATM dan sejumlah dokumen lainnya, membuat transaksi mencurigakan kasus narkotika mudah terendus. Sebab, seseorang tidak bisa memalsukan kartu identitasnya untuk bisa membuat rekening bank baru. ”Kalau bandar narkotika tentu akan kesulitan membuat rekening bank untuk bisnisnya,” paparnya.

Bagaimana bila bandar membuka rekening dengan single identity orang dekat atau pembantunya? Dia menuturkan, dengan single identity lebih mudah menelusurinya walau meminjam identitas orang lain. ”Sebab, ada orangnya. Tidak seperti sekarang, yang saat dicek ternyata orangnya tidak ada, alamatnya palsu,” ujarnya.

Dengan e-KTP single identity, ada harapan besar untuk mendeteksi transaksi mencurigakan kasus narkotika. Sehingga, penerapan pasal TPPU menjadi jauh lebih efektif dalam menghancurkan sindikat narkotika yang membunuh generasi muda. ”Sangat disayang, adanya korupsi e-KTP yang berdampak pada hilangnya fungsi single identity,” paparnya.

E-KTP tanpa single identity itu memiliki efek domino yang sangat merusak. Bukan hanya soal uang negaranya yang hilang, namun pada mandulnya kemampuan penegakan hukum mendeteksi pencucian uang narkotika. ”Yang seharusnya bisa dideteksi menjadi lebih sulit dideteksi,” terangnya.

Bandar mengirim uang keluar negeri itu dengan berbagai tujuan. Pertama, membayar uang narkotika yang dia beli. Kedua berinvestasi di luar negeri dengan tujuan tidak bisa ditelisik penegak hukum. ”Artinya, korupsi e-KTP ini memperburuk pemberantasan terhadap narkotika. mereka yang korupsi bertanggungjawab terhadap banyaknya anak muda yang tewas akibat narkotika,” tegasnya.

Padahal, penerapan TPPU adalah panglima dalam penanganan kasus narkotika. Bila hanya menangkap bandar, tanpa memiskinkannya maka dia bisa mengendalikan bisnisnya dari balik penjara. ”Namun, bila kemampuan finansialnya hasil dari jual beli narkotika diberangus, dia tidak lagi bisa menjadi bandar,” tegasnya.

Saat ini, terjadi peningkatan penanganan TPPU pada kasus narkotika, pada 2015 hanya delapan kasus. Pada 2016 naik drastis menjadi 18 kasus, pada 2017 ditargetkan lebih dari 20 kasus. ”Namun, angka itu harusnya jauh lebih tinggi bila e-KTP single identity tidak dikorupsi,” paparnya.

Perlu diketahui, saat ini terdapat 72 sindikat narkotika kakap yang beroperasi di Indonesia. Dia mengatakan, untuk satu bandar bernama Pony Chandra itu aset hasil narkotikanya mencapai Rp 3,6 triliun. ”Kalau 72 sindikat bisa ratusan triliun,” ungkapnya. (Fajar/JPG)

To Top