Pilkada Kaltim Terancam Batal, Ini Penyebabnya… – FAJAR.co.id
Politik

Pilkada Kaltim Terancam Batal, Ini Penyebabnya…

FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN – Pembahasan dana Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 semakin alot. Hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan ketar-ketir. Apalagi tahap sosialisasi teknis hingga kini belum dilakukan. Padahal awal Juli sudah harus dilaksanakan.

“Harusnya awal Juli sudah masuk tahapan sosialisasi teknis. Tetapi kami belum melaksanakan itu karena anggaran dari Pemprov Kaltim belum cair,” ujar Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Senin (10/7).

Thoha menyebut, ada tiga tanggung jawab dalam pelaksanaan pilgub. Yakni KPU, anggaran Pilgub yang cukup dan keamanan. Secara teknis, KPU sudah siap, bahkan data pemilih sudah diperbaharui dan masih terus berlanjut. Jadi menurutnya, KPU paling siap dalam penyelenggaraan Pilgub.

“Persiapan-persiapan logistik sudah oke, tinggal masalah di anggaran. Tetapi dengan kondisi rencana anggaran yang hanya Rp 256 miliar, itu jauh dari kata ideal untuk penyelenggaraan. Belum lagi dibagi ke seluruh Kabupaten/Kota termasuk Balikpapan,” terangnya.

Sebelumnya, KPU Kaltim mengajukan anggaran Pilgub sebesar Rp 500 miliar. Namun turun menjadi Rp 350 miliar. Kabar terbaru Pemprov Kaltim hanya menyanggupi Rp 256 miliar. Ini lantaran defisit anggaran yang melanda Pemprov Kaltim.

“Ini berkali-kali dibahas dan berkutat di situ aja. KPU sudah menerima surat dari Pemprov, untuk menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), namun ditolak. Dengan alasan anggaran yang tersedia saat ini jauh dari ideal. Pemprov berfikir kekurangan dana bisa menyusul setelah penandatanganan, namun mekanismenya tidak seperti itu. Karena tanda tangan NPHD itu hanya sekali,” sebutnya.

Bahkan menurut informasi, KPU tidak bisa melaksanakan Pilgub apabila dana yang sebelumnya diminta tidak terpenuhi. “Dana harus tersedia sesuai permintaan KPU, meski pencairannya dilakukan bertahap,” lanjutnya.

Jika Pemprov hanya menyanggupi Rp 256 miliar, dipastikan Pilgub Kaltim tak akan terlaksana. Disebutnya, untuk honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saja diperlukan dana Rp 114 miliar se-Kaltim. Belum lagi biaya logistik, dan lain sebagainya.

Khusus di Balikpapan, KPPS berjumlah 9.500 orang. Sesuai keputusan Menteri Keuangan RI, masing-masing petugas KPPS akan mendapatkan honor Rp 500 ribu untuk ketua dan Rp 400 ribu untuk anggota. “Ini sebenarnya sudah dipangkas banyak. Malah pilkada dulu Rp 900 ribu untuk anggota dan Rp 1 juta untuk ketua,” pungkasnya. (Fajar/JPG)

To Top