Menteri Tjahjo Keluhkan Polemik UU Pemilu – FAJAR.co.id
Politik

Menteri Tjahjo Keluhkan Polemik UU Pemilu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Meski Undang-undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah disahkan tapi masih saja ada polemik di tingkat partai politik (parpol). Terutama untuk Presidential threshold (PT) sebanyak 20 persen kursi DPR, dan 25 persen suara nasional.

Polemik ini sangat dikeluhkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurutnya, kenapa banyak parpol yang tidak sepakat dengan angka 25 persen. Padahal di Pilpres 2009 dan 2014 parpol tidak pernah ada yang mengeluhkan. Lantas kenapa banyak parpol menjadi gaduh dan menentang aturan yang pernah diterapkan tersebut.

“Dua kali Pilpres tidak masalah, tidak ada yang komplain, dan tidak ada mantan Presiden Indonesia yang komplain, ketua umum yang komplain,” ujar Tjahjo saat ditemui dalam diskusi mengenai Perppu yang diadakan G‎alang Kemajuan di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/8).

Tjahjo mengklaim, sebetulnya ada banyak pihak tidak sepakat apabila PT sebesar 0 persen. Pasalnya beberapa partai lama tidak ingin parpol baru berdiri lantas bisa mengajukan diri mengusung sendiri calon presiden di ‎2019 nanti. “Kalau dilepas 0 persen, partai baru langsung maju kan enggak fair,” katanya.

DPR beberapa waktu lalu telah mengesahkan RUU Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna.

Keputusan diambil setelah empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B, yaitu PT 0 persen melakukan aksi walk out. Parpol tersebut yakni Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat.

Dengan demikian, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu PT 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional. Sebab peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi menyetujui opsi A. Keenam parpol tersebut PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP.

Sejumlah pihak mengungkapkan kekecewaan terhadap UU Pemilu, terutama perihal presidential threshold. Mereka pun menyiapkan gugatan terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi‎ (MK). (Fajar/JPG)

Most Popular

To Top