Ini Sebab RS Mitra Keluarga Kalideres Belum Kerja Sama BPJS – FAJAR.co.id
Jabodetabek

Ini Sebab RS Mitra Keluarga Kalideres Belum Kerja Sama BPJS

ilustrasi. (Dok FAJAR)

FAJAR.CO.ID — Data Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menyebutkan, dari total 1719 rumah sakit swasta, baru 1250 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Nah, ketika RS bekerja sama dengan BPJS, maka sistem maupun sarana medis mengikuti aturan Clinical Pathway.

Dalam kasus bayi Tiara Debora, RS Mitra Keluarga Kalideres menjadi salah satu rumah sakit swasta yang masih terkendala bekerja sama dengan BPJS.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, menjelaskan, baru separuh rumah sakit di Jakarta yang mau bekerja sama dengan BPJS.

Alasannya tentu terkait dengan biaya dan tarif INA-CBGs paket BPJS yang tak memadai bagi pembiayaan operasional di rumah sakit swasta.

“Besaran biaya tak memadai karena sebagian besar rumah sakit swasta punya standar cost tinggi,” jelasnya kepada JawaPos.com, Selasa (12/9).

Menurut Hasbullah, rumah sakit swasta memiliki beban biaya yang tinggi dan membiayai sendiri. Hal itu menjadi dasar perhitungan apakah bekerja sama dengan BPJS bakalan merugikan atau tidak.

“Perhitungkan kerugian. Itu hak rumah sakit jika belum mau bekerja sama,” tegasnya.

Namun, Hasbullah mengingatkan meski begitu rumah sakit tetap wajib mempertimbangkan masalah kegawatdaruratan (emergency) dan life saving.

“Seluruh manajemen harus berbenah untuk melayani pasien,” tutup dia.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di hadapan media, Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Fransisca Dewi mengaku baru satu rumah sakit, dari total 12 rumah sakit Mitra Keluarga di seluruh Indonesia yang menerima pasien BPJS.

Fransisca membenarkan untuk bekerja sama dengan BPJS bulan ini masih menghadapi berbagai kendala.

Kepala Cabang BPJS Jakarta Barat, Eddy Sulistijanto menjelaskan, ada beberapa syarat mengapa rumah sakit swasta belum bekerja sama dengan BPJS. Di antaranya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 dengan berbagai syarat.

“Kami kerja sama dengan sudin Jakarta Barat. Syaratnya menyangkut ketenagaan atau sarana. Ada kalanya izin dokternya dalam proses perpanjangan atau jumlah SDM kurang 1-2 orang. RS Mitra Keluarga ada beberapa syaratnya yang belum terpenuhi,” papar Eddy.

(ika/JPC)

 

To Top