Soal Langkah Penyadapan, DPR: Keputusan MK Gak Berlaku Bagi KPK – FAJAR.co.id
Hukum

Soal Langkah Penyadapan, DPR: Keputusan MK Gak Berlaku Bagi KPK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat cercaan dari anggota DPR RI Komisi III terkait langkah penyadapan yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat negara.

Pasalnya, langkah penyadapan telah diatur dalam Undang-Undang. Seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum harus diatur terlebih dahulu melalui UU. Tetapi, KPK masih terus melakukan penyadapan sampai saat ini.

langkah KPK ini dianggap telah menyelahi UU oleh anggota DPR RI. “Jadi penyadapannya bagaimana, Apakah keputusan MK ini tidak berlaku bagi KPK. Saya setuju dengan pernyataan ini (merujuk pada ungkapan Politisi Golkar, M. Misbakhun). Keputusan MK gak berlaku bagi KPK,” kata Benny K. Harman diruang sidang komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Selain dasar hukum, politisi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan usulan penyadapan dari lembaga anti rasuah itu. Langkah digunakan penyadapan itu dari bagian mana dan diketahui oleh pimpinan KPK atau tidak. “Yang ngusul siapa yang disadap itu siapa? Penyelidik atau penyidik, Di pimpinan KPK itu dirapatkan itu ? Ada SOP nya gak ?,” tanya dia.

Selain Beny, pertanyaan serupa juga disampaikan oleh Masinton Pasaribu. Politisi PDI Perjuangan ini menanyakan langkah penydapan ini dimulai sejaka kapan. “Sejak kapan dimulai (Penyadapan) dan sampai kapan berkahir?,” tanya Masinton.

Langkah KPK dalam melakukan penyadapan ini diharapkan tidak disalah pergunakan. “Kewenangan penyadapan ini sangat absolut dan memang posisinya dilematis. Jadi Bagaimana ini keyakinan dari pimpinan KPK yang yakin bahwa itu penyadapannya gak disalahgunakan. Gimana caranya itu jika disalah gunakan itu di semprit atau gimana, Berapa hari dia sadap. Ini di khawatirkan akan di salah gunakan,” ujar politisi PKS Nasir Jamil.

Diberondong banyak pertanyaan soal langkah penyadapan, Ketua KPK Agus Rahardjo ajanji akan memberikan standart operasional prosedur (SOP) kepada Komisi III. “Saya nanti akan sediakan SOP nya, Sprindap (Surat perintah penyadapan) yang tanda tangan itu kami berlima,” kata Agus menjawab pertanyaan anggota DPR.

Tak sampai disitu, Agus pun mengklaim selama ini KPK belum pernah merugikan seseorang yang terkena sadapan secara langsung. “Selama ini belum pernah (ada pihak yang dirugikan), tapi pernah ada kejadian yang disampaikan oleh pak bambang bahwa Ada Pegawai Negeri (Tidak Korupsi) kok disadap. Yang disadap adalah orang tertentu saja (yang terindikasi terseret Kasus Korupsi), Sehingga pas hubungan saja itu (Si Pegawai Negeri itu terkena sadapan),” klaimnya. (Aiy/Fajar)

To Top