Home » Opini dan Interaktif » Opini

Jumat, 08 April 2011 | 20:50:47 WITA | 1094 HITS
Mengawal Pilkada Langsung

Oleh: Andi Haris (Dosen Sosiologi Politik Universitas   Hasanuddin)
Setelah melewati jalan yang cukup panjang,kini pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) genap berusia tiga tahun. Banyak program yang sudah direalisasikan meski masih terdapat beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan ke depan.Namun terlepas dari semua itu,yang pasti kepemimpinan Syahrul-Agus merupakan salah satu contoh pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung.Walaupun begitu,silang pendapat yang berporos pada  masih perlu tidaknya mekanisme pemilihan kepala daerah langsung dilaksanakan terus saja bergulir.
Oleh sebab itu, barangkali ini pula yang menjadi salah satu alasan mengapa kementerian dalam negeri berusaha menghimpun sejumlah masukan dari berbagai kalangan dalam menyikapi masalah tersebut.
Sebetulnya, kalau kita mengacu pada pasal 24 ayat (5) UU.No.32/2004 tentang pemerintahan daerah dengan tegas dijelaskan bahwa pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan baik itu untuk calon kepala/wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol/gabungan parpol maupun lewat pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang seperti yang diatur di dalam pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.12/2008 yang merupakan revisi kedua atas UU. No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Memang posisi kepala daerah tidak hanya merupakan jabatan yang selalu ramai  diperebutkan, melainkan juga sepertinya bagi sebagian calon menganggap jika pekerjaan politik ini terasa mudah untuk dilakukan sehingga hampir semua orang bisa mendudukinya.
Implikasinya kemudian ternyata banyak pihak yang ikut bertarung untuk  jabatan itu meski harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, namun seolah tidak peduli lagi terhadap besarnya risiko, kewajiban serta tanggung jawab yang wajib di emban dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang sebenarnya sangat berat.
Sejalan dengan itu, lalu wajar apabila perlu ditata kembali suatu proses pemilihan yang sifatnya demokratis,dialogis dan terbuka dengan cara melibatkan rakyat secara langsung dalam merealisasikan hak politik rakyat sehingga bisa melahirkan pemimpin pemerintahan yang tidak saja handal, kapabel, punya integritas dan komitmen moral yang kuat dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera, tertib, adil dan demokratis dengan menyelenggarakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, tapi juga pejabat publik yang terpilih merupakan hasil pilihan politik rakyat yang memiliki visi, misi dan ikatan emosional yang seirama dengan kehendak rakyat.
Kalaupun sekiranya muncul pandangan yang menilai pilkada langsung memerlukan ongkos politik yang cukup besar dan rawan munculnya konflik yang bersifat horisontal di antara massa pendukung calon kepala daerah, maka sesungguhnya yang perlu dibenahi adalah teknis pelaksanaannya dan bukannya menggantinya kembali ke sistem sebelumnya dengan model pemilihan lewat DPRD seperti yang pernah ditemui pada masa orde baru.         
Terlebih lagi, apabila kita belajar dari pengalaman proses politik pilkada di masa lalu yang menggunakan sistem pemilihan lewat DPRD  baik itu mulai dari pasal 18 UU No 22/1948 tentang pokok pemerintahan daerah sampai pada pasal 18 ayat(1) huruf a UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah juga tidak lepas dari berbagai kelemahan seperti kerapkali kepala daerah yang dipilih oleh DPRD selain tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yang menyebabkan merosotnya kemandirian dan swadaya politik masyarakat sehingga cenderung mereduksikan masalah pemerintahan demokrasi, juga berpotensi melahirkan kepala daerah yang terpilih sebatas bagi yang mampu memberi konsesi materi pada wakil rakyat melalui politik transaksional sehingga tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu kepala daerah dapat disandera dan menjadi sapi perahan apabila kebijakannya dianggap kontra produktif dengan kepentingan wakil rakyat.
Oleh sebab itu, dengan mengabaikan masing-masing kelemahan kedua tipe sistem itu, tentu sebaiknya perlu diterapkan suatu tipe pemilihan yang memiliki lebih banyak kebaikan dibanding keburukan sebagaimana yang secara konseptual dapat ditemui dalam demokrasi langsung. Alasannya, lewat pilkada langsung tidak saja membuka ruang publik yang jauh lebih demokratis dan terbuka bagi meningkatnya partisipasi politik otonom rakyat dalam arti pemilih menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya intimidasi dari pihak lain, tapi lebih dari itu juga kepala daerah yang terpilih tentu menjadi lebih legitimate dan akuntabel karena mendapat mandat langsung dari rakyat. Dengan demikian, munculnya pameo seperti Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat, Suara Tuhan) yang selama ini kita dengar akan tercermin dalam pilkada langsung. Bahkan, melalui model pilkada ini di samping akan melibatkan lembaga penyelenggara yang lebih independen, objektif, akuntabel serta rasional, juga posisi kekuatan checks and balances antara wakil rakyat dengan kepala daerah relatif berimbang karena semuanya dipilih langsung oleh rakyat dan ini sangat sesuai dengan amanat reformasi sebab model ini dinilai sebagai pertanda semakin intensnya kehendak rakyat untuk lebih bebas berkomunikasi dalam proses pengambilan keputusan yang strategis.
Selain itu, pilkada langsung bukan lagi merupakan corak pemilihan yang perlu terus dicurigai secara berlebihan mengingat formatnya juga berlaku bagi proses pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Desa dan bahkan Presiden.     
Karena itu seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap pentingnya demokratisasi politik dan kian meluasnya partisipasi politik rakyat dalam proses penentuan kebijakan politik pemerintah sehingga tidak ada pilihan lain kecuali para elite politik selalu dituntut untuk memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan dorongan, peluang dan iklim yang lebih kondusif pada rakyat agar memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kepentingannya melalui keterlibatannya secara langsung dalam berbagai kegiatan termasuk di dalamnya memilih pejabat publik.
Hanya saja konsekwensinya, tantangan yang dihadapi oleh kepala daerah pun begitu keras sebab selain berhadapan dengan lembaga perwakilan politik seperti DPRD, juga karena meningkatnya keberanian masyarakat dalam menyampaikan gugatan serta kritik yang sifatnya konstruktif pada pemerintah.
Sekalipun begitu, tentu penting pula untuk dicatat bahwa meskipun dengan dipilihnya kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang membuat posisi mereka lebih mandiri, kuat dan setara dengan DPRD, tapi yang tetap harus dicermati adalah perlunya dilakukan kontrol secara intensif baik oleh wakil rakyat, kalangan aktivis LSM, media massa maupun para konstituen terhadap perilaku politik kepala daerah agar tidak berbuat seenaknya sesuai dengan kepentingannya yang pada akhirnya mengabaikan kesejahteraan masyarakat.  
Selanjutnya, kelebihan lain dari pilkada langsung yaitu bahwa kepala daerah yang terpilih tentunya merupakan pemimpin yang tidak hanya secara teknis administratif telah memenuhi seluruh persyaratan, melainkan yang lebih penting lagi karena mereka telah lama dikenal luas oleh masyarakat baik dari sisi kompetensi, kebijakan, integritas, moralitas, maupun strategi dalam membangun daerah.
Masalahnya kemudian, tentu tugas yang dibebankan pada  kepala daerah tidaklah gampang soalnya ia harus melaksanakan tata  pemerintahan yang baik dan bersih yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan spektrum politik yang demokratis, membangun kerja sama yang harmonis pada semua elemen masyarakat serta juga dengan daerah lain demi kemajuan daerahnya, menciptakan tertib sosial dan kepatuhan hukum serta menggunakan manajemen rasional dan terukur dalam mengelola secara professional semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah.
Atas dasar itu, melihat rumitnya tugas yang dihadapi kepala daerah sehingga kita dapat melompat ke suatu kesimpulan jika seorang kepala daerah hanya mampu berhasil dalam mengoptimalkan semua mandat yang ada dalam otonomi daerah apabila ia memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang pemerintahan dengan track record yang baik serta mendapat dukungan luas dari masyarakat melalui pentas politik yang sifatnya langsung, bebas, rahasia, adil dan jujur  sehingga rakyat yang memilihnya tidak merasa pilihannya dibajak oleh orang lain.

  Comment on Facebook  

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).
 

Nasional

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FMC -- Lelaki ini merasa gelisah. Ia pun menulis...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR,...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Langkah Menteri pendidikan dan kebudayaan...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari...

Politik

Rabu, 15 Mei 2013 MAKASSAR,FAJAR -- Bakal calon bupati Sidrap, Rusdi Masse...

Rabu, 15 Mei 2013 SENGKANG,FAJAR -- Setelah resmi mendapat rekomendasi dari...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Meski telah mengundurkan diri sebagai...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi II DPR dalam masa kerja periode...

Hukum

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman...

Rabu, 15 Mei 2013 MALANG,FAJAR -- Wajah dunia pendidikan di Malang tercoreng....

Ekonomi

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- PT PLN (Persero) menyebutkan, pemakaian...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan kenaikan...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah menugaskan Perum Badan Urusan...

Hiburan

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ashanty akan memulai perjalanan karirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR – Rachel Maryam geram. Akun...

Rabu, 15 Mei 2013 BEBERAPA waktu lalu, publik sempat yakin bahwa Justin...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA -- Aktris seksi, Kiki Amalia benar-benar terpukul...

Internasional

Rabu, 15 Mei 2013 DAMASKUS,FAJAR – Lebih dari dua tahun...

Selasa, 14 Mei 2013 ROSELLA, FAJAR -- Seorang pria Chicago ditahan kepolisian...

Selasa, 14 Mei 2013 SEOUL,FAJAR - Keputusan mengejutkan muncul dari rezim Kim...

Senin, 13 Mei 2013 PARIS,FAJAR - Seorang turis Perancis yang baru saja kembali...