Home » Opini dan Interaktif » Opini

Jumat, 22 Juli 2011 | 22:52:32 WITA | 1034 HITS
Kejaksaan dan Harapan Penegakan Hukum

Oleh: M. Ahsan Thamrin (Mahasiswa Program S2 Ilmu Hukum UMI Makassar)
Setiap tanggal 22 Juli dirayakan Hari Jadi Kejaksaan (Hari Bhakti Adhyaksa). Setiap hari jadi itu tentunya tuntutan masyarakat terhadap peran Kejaksaan dalam menanggulangi perbuatan korupsi akan semakin tinggi. harapan demikian adalah wajar mengingat perbuatan korupsi sudah demikian kronis di negara ini dan telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum tentunya Kejaksaan diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Namun saat ini alih-alih mengambil peran demikian, citra Kejaksaan justru mulai kehilangan dimata public. Kasus Urip Tri Gunawan, Kasus Anggodo, kasus Gayus Tambunan dan Kasus DSW di Tangerang adalah beberapa contoh kasus yang membuat citra kejaksaan semakin terpuruk. Untuk membangun kembali kepercayaan publik (Public Trust) tersebut, tentunya hanya dapat dilakukan melalui Optimalisasi Kinerja, Peningkatan integritas dan Reformasi Birokrasi.
Beberapa tahun terakhir ini Kejaksaan Agung melalui Pembaruan Kejaksaan telah memerintahkan kepada jajaran Kejaksaan seluruh Indonesia agar bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui program optimaliasasi dan percepatan penanganan perkara korupsi, peningkatan integritas melalui pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional (Wasnal) dan membangun komitmen aparat kejaksaan dengan menandatangani fakta integritas.  Laporan terhadap jaksa yang bermasalah juga ditindaklanjuti aparat internal Pengawasan Kejaksaan dengan melakukan pemeriksaan dan dengan tegas memberikan sanksi apabila ada Jaksa yang terbukti melanggar sumpah Jabatan, dan tentunya program reformasi Birokrasi Kejaksaan terus dilakukan dengan harapan dapat membentuk profil & perilaku pegawai Kejaksaan agar mempunyai integritas tinggi, produktivitas tinggi, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
Namun Pembaruan Kejaksaan bukanlah perkara sederhana yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ia adalah proses panjang dan pada dasarnya tidak pernah selesai. Reformasi Kejaksaan diharapkan bisa mengubah wajah Kejaksaan yang melahirkan Jaksa-Jaksa yang profesional, penuh keahlian, integritas, bekerja dalam sistem Manajemen yang modern, responsif dan membuka diri untuk perbaikan. Keberhasilan reformasi Kejaksaan akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum dan sebagai bagian penting dalam system peradilan pidana. Adanya dugaan suap terhadap oknum kejaksaan tentunya tidak bisa menggeneralisasikan bahwa lembaga ini kotor, masih banyak Jaksa-jaksa yang baik dan memiliki integritas yang baik. Kita hanya perlu mendorong agar jaksa-jaksa yang baik, cerdas dan berani tampil sebagai ujung tombak dalam pemberantasan korupsi, dan bukan hanya di Kejaksaan di seluruh bidang kita harus mendorong agar orang-orang baik ini berperan di sektor publik.
KEJAKSAAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Core business Kejaksaan adalah pemberantasan korupsi. Hal ini berarti bahwa tindak pidana lain tidak penting dan diabaikan, tetapi persoalan bangsa ini adalah masalah korupsi yang sudah membahayakan kehidupan berbangsa. Dalam Pemberantasan korupsi tarik menarik kepentingan selalu ada, apalagi menyangkut tokoh politik atau pejabat publik yang menarik perhatian, untuk itu aparat Kejaksaan dalam pemeriksaan perkara Korupsi harus tetap mengedepankan objektifitas dan profesionalisme dalam penanganan perkara. Aparat Kejaksaan jangan terjebak pada wilayah diluar hukum seperti politik walau dalam penanganan kasus yang melibatkan tokoh politik atau orang yang dekat dengan Politisi, atau pejabat daerah  hampir selalu diiringi dengan sambutan pro dan kontra seperti banyaknya demo-demo yang pro dan kontra terhadap penanganan kasus tersebut.
Tantangan ke depan semakin berat, di tengah ekspektasi publik yang amat tinggi dan tekanan yang semakin besar, Kejaksaan di tuntut berperan lebih besar dalam memberantas korupsi. Ini tidak mudah karena publik saat ini umumnya berpandangan negatif terhadap aparat penegak hukum. Mereka menilai kinerja para penegak hukum sangat mengecewakan dan bisa diatur yang oleh media digambarkan sebagai mafia peradilan. Namun terlepas dari penilaian tersebut, aparat Kejaksaan harus terus maju, penilaian negatif hanya bisa dihilangkan dengan prestasi kinerja. Dalam Penanganan perkara seperti korupsi harus ada kepastian hukum. kalau bukti-bukti sudah cukup kuat maka kasus harus segera di proses, tidak ada alasan untuk menunda, apalagi membiarkan sebuah perkara korupsi terkatung-katung tanpa status yang jelas, sebaliknya kalau bukti-bukti memang memang tidak kuat, atau bukan perkara pidana tidak usah ragu segera keluarkan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 dengan alasan dan argumentasi hukumnya.
Diulang tahun Adhyaksa yang ke-51 ini, tantangan yang cukup serius adalah masalah profesionalitas dan integritas aparat. Profesionalitas berarti orang harus benar-benar secara teknis menguasai tugasnya dan memegang kode etik profesi, untuk itu dalam penunjukkan Jaksa yang akan menduduki jabatan tertentu harus benar-benar mempertimbangkan kompetensi, seperti jaksa-jaksa yang sudah menempuh Diklat teknis Pidana khusus (Pidsus) hendaknya ditempatkan di Pidsus supaya keahliannya bisa lebih bermanfaat. Dan yang jauh lebih penting adalah integritas aparat kejaksaan, karena sebagus apapun peraturan yang ada, tidak akan banyak berarti kalau kualitas penegak hukum tidak diperbaiki. Meminjam istilah Prof. Dr. Achmad Ali, untuk membersihkan lantai kotor harus dengan menggunakan sapu bersih, tidak mungkin lantai akan bersih kalau sapunya kotor.
Terdapat beberapa gagasan  yang perlu dipikirkan agar Kejaksaan bisa lebih efektif dalam pemberantasan KKN, khususnya korupsi. Pertama Kejaksaan Agung perlu menjadi lembaga yang berdiri sendiri sebagai suatu pilar institusi yang independen. Kalau selama ini pengangkatan Jaksa Agung adalah wewenang prerogratif presiden maka perlu diubah yaitu Jaksa Agung hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Fungsi kontrol legislatif ini dimaksudkan untuk menjaga integritas dan independensi institusi Kejaksaan Agung khususnya jabatan Jaksa Agung agar tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik. Hal ini dipertegas oleh Dr. Marwan Effendy, SH, MH. Jaksa Agung Muda Pengawasan yang mengatakan bahwa perlu kemandirian dan independensi institusi kejaksaan sesuai dengan fungsinya dan lepas dari pengaruh eksekutif dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.
Kedua Penanganan masalah korupsi perlu diubah, dari yang selama ini mengedepankan penindakan (represif) perlu diubah pada model pencegahan (preventif). Ini bukan berarti meniadakan penindakan tapi perlu ada keseimbangan antara pencegahan dan penindakan dan untuk itu model pengawasan perlu diperketat. Dalam tender misalnya perlu dipikirkan untuk melibatkan instansi dari Kejaksaan dan Kepolisian untuk hadir dalam setiap proses pelelangan di SKPD untuk mencegah sedini mungkin adanya rekayasa dalam proses pelelangan. data dari BPKP bahwa anggaran dari belanja barang dan jasa terjadi kebocoran rata-rata 30%, maka bisa dibayangkan betapa besarnya anggaran negara yang dikorupsi dari pengadaan barang dan jasa ini.
Ketiga Kejaksaan dan juga kepolisian perlu diberi kewenangan dan kesejahteraan yang sama dengan KPK, musuh kejaksaan, kepolisian dan KPK adalah korupsi. Keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilandasi oleh sinergi antara lembaga penegak hukum yang ada dan untuk itu ketiga lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian perlu diberi kewenangan dan penguatan seperti KPK. Kejaksaan, Kepolisian dan KPK seyogyanya memiliki suatu balanced and equal of power, suatu kewenangan yang berimbang dan sama. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi. Kewenangan diskriminatif antara KPK di satu sisi dan Kejaksaan Agung/Polri di sisi lain harus ditiadakan. membandingkan KPK dengan Kejaksaan dalam penanganan korupsi tentunya tidak adil. Karena KPK memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dan personil yang multi disiplin ilmu, sedangkan fungsi kejaksaan bukan hanya pidana seperti memberantas korupsi, tetapi juga menangani tindak pidana lain, perdata dan tata usaha negara serta berbagai penegasan bidang ketertibaan dan ketentraman umum serta kewenangan yang terbatas yang tidak dimiliki seperti KPK.  Penulis yakin dan seyakin-yakinnya seandainya Kejaksaan diberikan kewenangan dan kesejahteraan seperti KPK, maka kita tidak membutuhkan lagi komisi-komisi seperti KPK untuk memberantas korupsi.
Keempat, perlu ada tenaga auditor dan tenaga teknis lain seperti insinyur sipil yang bekerja di Kejaksaan. Lambatnya penanganan kasus korupsi di Kejaksaan biasanya karena terkendala oleh perhitungan kerugian negara dari BPKP, hal ini karena  BPKP sendiri dengan jumlah personil terbatas harus melayani begitu banyak permintaan audit investigatif dan perhitungan kerugian negara baik dari Penyidik Kejaksaan maupun Kepolisian di masing-masing daerah.  Untuk itu perlu dipikirkan agar Kejaksaan Agung merekrut tenaga-tenaga auditor dan insinyur sipil untuk penerimaan pegawai atau bisa juga Kejaksaan Agung bekerja sama dengan BPKP dan BPK untuk menempatkan personilnya di masing-masing Kejaksaan Tinggi, sehingga pada saat proses penyelidikan dan penyidikan para tenaga auditor dan insinyur sipil ini bisa langsung mendampingi penyidik. Tenaga-tenaga tersebut sangat dibutuhkan karena mayoritas kasus korupsi yang terjadi adalah menyangkut pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.
Semua yang disampaikan diatas hanya merupakan sebagian usulan, masih banyak hal yang perlu dipikirkan jika ingin betul-betul memberantas korupsi, salah satu diantaranya adalah Kejaksaan Agung perlu membuat pedoman tuntutan Pidana yaitu untuk korupsi di atas Rp50 miliar pelakunya dapat dituntut hukuman mati. Ini untuk menimbulkan efek jera. Karena korupsi kakap jenis inilah yang merusak ekonomi bangsa dan sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu ada langkah-langkah terobosan besar untuk menimbulkan efek jera. Apalagi UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan peluang hukuman mati kepada pelaku koruptor.
Akhirnya Penanganan korupsi tidak cukup hanya melibatkan Kejaksaan dan aparat penegak hukum semata, tetapi harus dilakukan bersama dengan melibatkan segenap komponen bangsa. Penanganan korupsi harus menjadi masalah kita bersama. Membersihkan bangsa ini dari korupsi harus bermula dari perubahan pola pikir bangsa secara keseluruhan yaitu dari berpikir minta dilayani menjadi melayani, dari kerja yang berorientasi ingin dilihat atasan menjadi kerja untuk pengabdian. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang selama 13 tahun di Mekkah mengubah dulu pola pikir (Akidah) masyarakat sebelum membangun sebuah peradaban di Madinah. (*)

  Comment on Facebook  

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).
 

Nasional

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FMC -- Lelaki ini merasa gelisah. Ia pun menulis...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR,...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Langkah Menteri pendidikan dan kebudayaan...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari...

Politik

Rabu, 15 Mei 2013 MAKASSAR,FAJAR -- Bakal calon bupati Sidrap, Rusdi Masse...

Rabu, 15 Mei 2013 SENGKANG,FAJAR -- Setelah resmi mendapat rekomendasi dari...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Meski telah mengundurkan diri sebagai...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi II DPR dalam masa kerja periode...

Hukum

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman...

Rabu, 15 Mei 2013 MALANG,FAJAR -- Wajah dunia pendidikan di Malang tercoreng....

Ekonomi

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- PT PLN (Persero) menyebutkan, pemakaian...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan kenaikan...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah menugaskan Perum Badan Urusan...

Hiburan

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ashanty akan memulai perjalanan karirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR – Rachel Maryam geram. Akun...

Rabu, 15 Mei 2013 BEBERAPA waktu lalu, publik sempat yakin bahwa Justin...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA -- Aktris seksi, Kiki Amalia benar-benar terpukul...

Internasional

Rabu, 15 Mei 2013 DAMASKUS,FAJAR – Lebih dari dua tahun...

Selasa, 14 Mei 2013 ROSELLA, FAJAR -- Seorang pria Chicago ditahan kepolisian...

Selasa, 14 Mei 2013 SEOUL,FAJAR - Keputusan mengejutkan muncul dari rezim Kim...

Senin, 13 Mei 2013 PARIS,FAJAR - Seorang turis Perancis yang baru saja kembali...