Home » Opini dan Interaktif » Opini

Jumat, 12 Agustus 2011 | 00:13:41 WITA | 1063 HITS
Agama Mazhab Nazaruddin

Oleh: Hadisaputra (Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel)
“Nazaruddin Tertangkap saat sahur di jalan,”  demikian headline Harian FAJAR  edisi Selasa, 09 Agustus 2011. Spontan nalar saya bereaksi, benarkah Nazaruddin berpuasa? Kalau dia masih berpuasa artinya ia masih menjadi penganut agama. Ia masih percaya dengan kehidupan sesudah mati dan pembalasan di hari akhir. Mungkinkah orang beragama menjadi koruptor?
Fakta bahwa bangsa ini adalah surga para koruptor memang sangat ironis. Indonesia adalah negeri yang masyarakatnya sangat religius. Mencuri adalah kejahatan yang dikecam oleh semua agama. Namun tatanan kehidupan tampak semakin jauh dari tuntunan agama. Terdapat kesenjangan antara kesalehan beragama dengan mewabahnya korupsi.
Ungkapan senada juga dilontarkan oleh Buya Syafii Maarif dalam sebuah diskusi “Jakarta Lawyers Club” yang ditayangkan TvOne (09/08/2011). “Setiap tahun jumlah jemaah haji kita selalu bertambah. Namun kesadaran religiusitas tersebut tidak berbanding lurus dengan perilaku bangsa.” Menteri Agama Suryadharma telah meminta tambahan kuota Haji ke Arab Saudi sebanyak 26.600 orang. Jika kesepakatan itu tercapai, maka kuota haji Indonesia tahun 2011 mencapai 237.600 Orang. Jumlah yang sebenarnya cukup memadai untuk menebarkan keteladanan di tengah masyarakat Indonesia.
Kita bisa saja berkilah, bahwa para koruptor yang berpuasa, seperti Nazaruddin itu adalah “okunum” orang yang beragama, yang tidak memahami arti agamanya. Jawaban seperti itu ditolak oleh Wilson, seorang ilmuwan sekular
 dalam “Against Religion, Why We should Try to Live without it”. Wilson membantah "Kalau agama itu benar, namun tidak mampu mempengaruhi para pemeluknya, lalu bagaimana membuktikan kebenaran agama itu? Dan apa gunanya agama yang benar namun tidak mempengaruhi watak pemeluknya?
Penyucian Koruptor
Jangan-jangan sebagian besar pemeluk agama di negeri ini adalah penganut  “Pseudo-Religius”, sebagaimana disinyalir oleh Guntur Romli, cenedekiawan muda NU. Pseudo religius ini bisa berupa keberagamaan yang dibangun untuk tujuan “penyucian diri” dan “pengampunan diri”. Tujuan kebaragamaan ini adalah kemaslahatan diri sendiri agar terbebas dari dosa dan siksa secara syariat.
Pada pola beragama yang demikian, seorang politikus yang melakukan kejahatan sosial (seperti Korupsi) akan beranggapan bahwa dengan menjalankan syariat agama dengan baik, ia akan terbebas dari dosa. Seorang koruptor merasa dosanya akan diampuni setelah menunaikan Haji dan Umrah berkali-kali atau setelah membayar zakat atau infak dengan harta hasil korupsinya. Seolah-olah zakat dan infak adalah "money laundry" yang mampu membersihkan harta-harta kotor. Seorang Nazaruddin “broker APBN” pun mungkin berasumsi bisa diampuni setelah berpuasa atau rajin melakukan salat malam.
Benarkah dengan menegakkan ritual syariat dosa-dosa sosial seseorang akan diampuni? Tentu solusinya tidak sesederhana itu. Memang benar, Allah Maha Pengampun, tapi Ia hanya akan langsung mengampuni dosa-dosa manusia yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Namun jika berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak manusia, dosa-dosa tersebut belum akan diampuni sebelum yang bersangkutan memohon maaf dan menerima ampunan dari manusia yang dizalimi. Seseorang  yang melakukan kejahatan publik, dosanya akan diampuni setelah ia memberi kemaslahatan terhadap publik.
Dalam benak saya sempat terbetik, sekiranya Nazaruddin sadar dan ingin betul-betul bertaubat. Maka taubat yang paling tepat baginya adalah menjadi Komisioner KPK. Nazaruddin setidaknya mengetahui 1001 macam modus korupsi di negeri ini. Nazaruddin tahu dimana saja celah sistem dan kelemahan birokrasi. Disamping itu sebaiknya Nazar juga dilengkapi dengan tim kerja yang lincah dan cekatan. Misalnya Gayus sebagai Anggota KPK yang membidangi
korupsi pajak, dan Nunung Nurbaeti (Buron kasus Travel Check Pemilihan Deputi Gubernur BI) sebagai Anggota KPK yang membidangi “Pelacakan dan Pemburuan Koruptor”. Setidaknya pengalamannya sebagai buron yang tak
terlacak, dapat menjadi bekal yang memadai sebagai komisioner KPK. Insya Allah dosa mereka akan diampuni sekiranya mereka berbuat amalan sosial yang setimpal dengan dosa mereka.
Pseudo Religius dapat pula berupa keberagamaan sebagai “pelarian” dari krisis-krisis” sosial. Jika pola keberagamaan “penyucian dan pengampunan” banyak dilakukan oleh para pelaku (subjek) dosa sosial, pola keberagamaan yang kedua ini sering dilakukan oleh para korban (objek) dosa sosial. Multikrisis yang menimpa rakyat Indonesia tanpa ada kepastian  penyelesaiannya mengakibatkan rakyat jatuh pada situasi putus asa. Karena itu, banyak orang yang secara massal melakukan tindak eskapisme dengan lari ke pangkuan ritual agama. Buktinya saat kemiskinan dan kelaparan makin menghimpit, kegiatan seperti Dzikir Akbar pun dibanjiri orang dengan lautan air mata yang menyertainya.
Pola ini disebut “pelarian” karena tindakan-tindaan yang dilakukan itu sebenarnya tidak mampu menghasilkan perubahan-perubahan signifikan. Pilihan pada pola keberagamaan ini hanya akan menimbulkan sikap fatalis yang berlebihan, malas, pasrah dan kurang punya inisiatif atau kehendak bertindak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya (kemiskinan, wabah penyakit, wabah korupsi, dll). Saya khawatir, pola keberagamaan semacam ini banyak digelar oleh politisi untuk membuat rakyat semakin tak berdaya.
Revitalisasi Agama
Apakah agama masih bisa berperan dalam memberantas korupsi? Menurut saya, agama dan budaya masih bisa menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi disamping melalui upaya politik dan hukum.
Dr. Abdul Mu’ti, Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah mengusulkan pentingnya reformulasi fiqh dan teologi anti korupsi, misalnya melalui penyusunan Tauhid Anti Korupsi. Langkah ini bisa dilakukan melalui reinterpretasi teks-teks kitab suci dan doktrin fundamental ajaran agama sebagai pondasi spiritual budaya anti korupsi. Dalam sejarah muslim, tauhid merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan sebuah gerakan sosial. Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar Tauhid yang kokoh sebagai basis melawan feodalisme dan peternalisme masyarakat Arab Jahiliyah.
Formulasi Tauhid Anti Korupsi ini akan mengakategorisasikan korupsi sebagai perbuatan syirik dan koruptor adalah seorang musyrik. Mengapa? Dalam teologi Islam, Tuhan adalah Dzat Yang Maha Melihat dan Mengetahui semua perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang teramati, yang rahasia dan yang terbuka. Ketika pelaku korupsi merasa bahwa perbuatannya “tidak ada yang mengetahui”, maka dia telah menafikan eksistensi dan sifat Tuhan. Selama ini kajian teologi klasik hanya membatasi syirik sebagai perbuatan menyekutukan Tuhan dalam pengertiannya yang terbatas: menyembah selain Allah. Karena tidak digolongkan sebagai syirik, korupsi tidak pernah masuk agenda “pemurnian” dan “penegakan” aqidah Islam.
Pandangan tersebut sejalan dengan ulama NU, KH Masdar F. Mas’udi yang menegaskan bahwa korupsi termasuk dalam kategori harabah (memerangi Allah dan Rasul-Nya), fasad fi al-ardl (melakukan pengrusakan di dunia) yang hukumannya disebut dalam Alquran, dibunuh (yuqattalu), disalib (yushallabu), atau dipotong kaki dan tangannya (tuqaththa’u aidihim wa arjulahum).
Dalam bayangan saya, ke depan laskar-laskar penegak syariat Islam bukan hanya berani melakukan razia terhadap rakyat kecil yang mencari nafkah dengan berjualan coto di siang hari pada bulan Ramadan. Tapi mereka akan mengepung pusat pemerintahan untuk meneriakkan seruan anti korupsi, atau mengepung gedung penegakan hukum (polisi, jaksa dan pengadilan) untuk menyerukan hukuman yang seberat-beratnya bagi para koruptor. Bahkan kalau perlu mereka membuka Posko pengaduan koruptor. Beranikah mereka?
Disamping solusi yang bersifat konsepsional-doktrinal, kita juga perlu mengembangkan budaya anti-korupsi sebagai gerakan counter culture berbasis komunitas (community based movement). Gerakan kultural ini membutuhkan
 waktu yang lama dan stamina yang prima. Muhammadiyah-NU pun pernah merintis jihad melawan korupsi ini bekerjasama dengan Partnership. Namun sayang gerakan ini sekadar berhenti menjadi gerakan moral semata, tidak
ditindaklanjuti dengan membentuk organ-organ sayap anti korupsi yang akan melakukan kerja-kerja praktis advokasi kasus korupsi, seperti Indonesian Corruption Watch (ICW)  atau Transparency International Indonesia (TII).
Masyarakat beragama seharusnya tidak sepatutnya berpangku tangan menyaksikan mewabahnya korupsi.  Bangsa ini harus diselamatkan dari kekuasaan para koruptor. Kehadiran agama semakin diperlukan untuk menyembuhkan negeri ini dari penyakit kleptomania agar selamat dari jurang kehancuran. Upaya ini akan berhasil, jika umat beragama mampu membangun keteladanan  (uswatun hasanah) sebagai komunitas yang memiliki budaya anti-korupsi. Kalau tidak, mungkin kita adalah penganut “Agama Mazhab Nazaruddin”?

  Comment on Facebook  

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).
 

Nasional

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FMC -- Lelaki ini merasa gelisah. Ia pun menulis...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR,...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Langkah Menteri pendidikan dan kebudayaan...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari...

Politik

Rabu, 15 Mei 2013 MAKASSAR,FAJAR -- Bakal calon bupati Sidrap, Rusdi Masse...

Rabu, 15 Mei 2013 SENGKANG,FAJAR -- Setelah resmi mendapat rekomendasi dari...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Meski telah mengundurkan diri sebagai...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi II DPR dalam masa kerja periode...

Hukum

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman...

Rabu, 15 Mei 2013 MALANG,FAJAR -- Wajah dunia pendidikan di Malang tercoreng....

Ekonomi

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- PT PLN (Persero) menyebutkan, pemakaian...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan kenaikan...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah menugaskan Perum Badan Urusan...

Hiburan

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ashanty akan memulai perjalanan karirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR – Rachel Maryam geram. Akun...

Rabu, 15 Mei 2013 BEBERAPA waktu lalu, publik sempat yakin bahwa Justin...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA -- Aktris seksi, Kiki Amalia benar-benar terpukul...

Internasional

Rabu, 15 Mei 2013 DAMASKUS,FAJAR – Lebih dari dua tahun...

Selasa, 14 Mei 2013 ROSELLA, FAJAR -- Seorang pria Chicago ditahan kepolisian...

Selasa, 14 Mei 2013 SEOUL,FAJAR - Keputusan mengejutkan muncul dari rezim Kim...

Senin, 13 Mei 2013 PARIS,FAJAR - Seorang turis Perancis yang baru saja kembali...