Home » Nasional

Jumat, 04 November 2011 | 10:04:43 WITA | 1147 HITS
Yusril : Remisi Adalah Hak Narapidana

JAKARTA,FAJAR -- Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan, adanya kebijakan moratorium remisi bagi terpidana korupsi sangat berpotensi menimbulkan kekacauan di dalam penjara. Keputusan itu sebut Yusril jelas diambil tanpa pertimbangan dan sangat otoriter, serta bertentangan dengan aturan negara hukum yang sedang dijalankan saat ini.
“Ini jelas dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan dilakukan cenderung dengan kebijakan kekuasaan yang otoriter. Ini bisa menimbulkan kekacauan karena adanya diskriminasi dari kebijakan ini," jelasnya Yusril dalam diskusi “Moratorium dan Remisi untuk Koruptor, Legal atau Melanggar Hukum,” di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 3 November 2011.
Ia mencontohkan, pada lebaran lalu napi yang beragama Islam mendapat remisi, tetapi Natal mendatang, napi dari umat Kristiani tidak memperoleh remisi karena kebijakan ini. Ini bisa mengadu domba umat Islam dan Kristiani,” terang.
Yusril mengingatkan, harus dibedakan Indonesia sebagai negara hukum dengan negara kekuasaan. Sebagai negara hukum, maka sudah sepatutnya tiap kebijakan yang dibuat harus melalui landasan hukum yang berlaku. Tapi, kalau negara kekuasaan maka kebijakan yang dibuat berdasarkan maunya sendiri pejabat bersangkutan.
“Saya menilai, ini semena-mena karena kebijakannya tanpa ada landasan hukum. Oleh karena itu, saya akan mengajukan gugatan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh penguasa. Gugatan ini akan diajukan dalam satu dua hari ke depan,” terangnya.
Saat ditanya apa bedanya moratorium remisi bagi narapidana dan moratorium pemekaran daerah, sehingga moratorium remisi mendapatkan banyak pertentangan, Yusril menjelaskan bahwa kedua moratorium itu adalah dua hal yang berbeda.
“Untuk pemekaran walaupun dituliskan dalam UU bahwa daerah-daerah bisa memekarkan diri jika syarat-syarat seperti yang ditulis UU lengkap. Namun hak untuk memekarkan itu tergantung pada inisiatif pemerintah dan DPR.
Jadi lanjutnya, ini bukan hak sebenarnya seperti hak mendapatkan remisi pada narapidana. Hak remisi ini diatur bukan hanya dalam UU tapi juga konstitusi, konvensi PPB melawan korupsi (UN Convention Against Coruption), Tokyo Rules dan sebagainya,” imbuhnya.
Hak remisi ini dalam seluruh peraturan domestik dan internasional yang ada melekat pada narapidana. Sudah menjadi aturan diseluruh dunia, bahwa hukuman penjara dapat dikurangi atau dipercepat jika narapidana memiliki kelakuan baik.
“Dengan demikian, jika UU nya pun diubah sehingga tidak ada pemberian remisi, hal ini masih bisa di chalenge atau diperdebatkan. Hukum tidak boleh berlaku diskrimintif,” jelasnya.
Remisi dimanapun adalah hak narapidana yang wajib diberikan. Pengaturannya menurut Yusril pun sangat detail dan tertuang dalam UU Pemasyarakatan untuk remisi dan PP untuk pembebasan bersyarat.
Remisi menurutnya dapat diberikan kepada setiap tahanan jika memang berkelakuan baik seperti aktif berdonor darah, aktif di tempat-tempat ibadah di dalam LP, maupun berbagai aktivitas baik lainnya. Sementara pembebasan bersyarat itu memang harus dimohonkan.
“Dulu itu remisi hanya diberikan pada hari kemerdekaan. Ketika saya menjabat sebagai menkumham, remisi ini juga diberikan di hari besar keagamaan. Dasarnya sederhana. Misalnya di hari lebaran, Tuhan memberikan maafnya pada kita, masyarakat saling memaafkan, masak negara tidak bisa memberikan maaf pada orang-orang yang bersalah dengan mengurangi masa tahanannya. Kalau dalam prakteknya banyak yang menyogok untuk mendapatkan remisi, maka itu yang harus ditindak pelakunya namun bukan hak remisinya,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Yusril juga meragukan efektivitas pemberantasan korupsi dengan mengurangi remisi.
Menurut Yusril, secara perorangan, seseorang yang telah dihukum sebagai koruptor tidak mungkin lagi bisa kembali menjabat sehingga dia tidak mungkin lagi melakukan korupsi. Kalau hal itu ditujukan agar orang lain tidak mencontoh perbuatan itu, maka menurut Yusril yang harus dikedapankan adalah pembenahan sistemnya.
“Pemerintahan saat ini yang gembar gembor memberantas korupsi, tapi sistemnya justru memberikan peluang orang untuk melakukan korupsi. Contohnya sistem Pemilukada, gimana mau memberantas korupsi, kalau para calon kepala daerah yang maju harus membayar mahal untuk menang? Ini kan membuka peluang bagi kepala daerah untuk melakukan korupsi, karena tentunya biaya yang dikeluarkannya harus dikembalikan. Kalau sistem masih seperti ini, maka selamanya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil,” tegasnya. (AGS)

  Comment on Facebook  

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).
 

Nasional

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FMC -- Lelaki ini merasa gelisah. Ia pun menulis...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR,...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Langkah Menteri pendidikan dan kebudayaan...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari...

Politik

Rabu, 15 Mei 2013 MAKASSAR,FAJAR -- Bakal calon bupati Sidrap, Rusdi Masse...

Rabu, 15 Mei 2013 SENGKANG,FAJAR -- Setelah resmi mendapat rekomendasi dari...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Meski telah mengundurkan diri sebagai...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi II DPR dalam masa kerja periode...

Hukum

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman...

Rabu, 15 Mei 2013 MALANG,FAJAR -- Wajah dunia pendidikan di Malang tercoreng....

Ekonomi

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- PT PLN (Persero) menyebutkan, pemakaian...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan kenaikan...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah menugaskan Perum Badan Urusan...

Hiburan

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ashanty akan memulai perjalanan karirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR – Rachel Maryam geram. Akun...

Rabu, 15 Mei 2013 BEBERAPA waktu lalu, publik sempat yakin bahwa Justin...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA -- Aktris seksi, Kiki Amalia benar-benar terpukul...

Internasional

Rabu, 15 Mei 2013 DAMASKUS,FAJAR – Lebih dari dua tahun...

Selasa, 14 Mei 2013 ROSELLA, FAJAR -- Seorang pria Chicago ditahan kepolisian...

Selasa, 14 Mei 2013 SEOUL,FAJAR - Keputusan mengejutkan muncul dari rezim Kim...

Senin, 13 Mei 2013 PARIS,FAJAR - Seorang turis Perancis yang baru saja kembali...