Home » Nasional

Kamis, 17 November 2011 | 12:08:20 WITA | 2479 HITS
Kabupaten Malaka Masuk Prioritas Pemekaran
Hasil Pleno Komisi II DPR, 20 DOB Diprioritaskan

JAKARTA,FAJAR -- Mayoritas Anggota Komisi II DPR RI menyatakan dukungan moril terhadap usulan pemekaran tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di NTT, yakni Kabupaten Malaka (Pemekaran Kabupaten Belu), Kota Maumere (Pemekaran Kabupaten Sikka) dan Kabupaten Adonara (Pemekaran Kabupaten Flores Timur). Hanya, dari tiga usulan ini, yang mendapatkan prioritas dan sudah melalui rapat pleno di Komisi II DPR RI hanya Kabupaten Malaka.
"Alasannya karena Kabupaten Malaka merupakan daerah yang di wilayah perbatasan dimana berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Karena itulah kita prioritaskan bersama 19 usulan DOB lainnya dalam pleno Komisi II beberapa hari lalu," ungkap Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Komisi A DPRD NTT, tiga Bupati yang mengusulkan pemekaran, yakni Bupati Belu, Joachim Lopez bersama Ketua DPRD Belu, Simon Guido Seran, Bupati Sikka, Sosimus Mitang dan pimpinan DPRD Sikka, serta Bupati Flotim, Yosef Lagadoni Herin, di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan-Jakarta, Rabu 16 November 2011.
Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah tokoh masyarakat asal Belu, Sikka dan Flotim seperti Daniel Woda Palle, Sahar L. Hasan, Yahidin Umar serta beberapa anggota DPR RI asal Dapil NTT, Charles Mesang, Honing Sani dan Laurensius Bahang Dama. Sementara Anggota Komisi A DPRD NTT yang hadir adalah Gabriel Beri Bina (Wakil Ketua Komisi), Nixon Mesakh, Alfred Baun, Anwar Pua Geno, Frans Nahas, Daud Ludji, dan PJ Kase.
Chairuman dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi II, Taufiq Effendi dan sekira 20an anggota Komisi II itu mengatakan, sejak 2009 hingga saat ini, terdapat 70 usulan DOB yang masuk ke Komisi II, termasuk tiga DOB dari NTT. Dari jumlah ini, berdasarkan hasil pembahasan dan pleno di Komisi, ada 20 DOB yang mendapat prioritas untuk dimekarkan segera, termasuk didalamnya Kabupaten Malaka.
"Dari usulan DOB yang masuk ke Komisi II itu kita bahas secara bertahap. Untuk tahap pertama, yang sudah melalui pleno di Komisi ada 20 calon daerah otonom yang kita prioritaskan, dan Kabupaten Malaka di Belu menjadi salah satu prioritas itu. Jadi 20 calon DOB yang sudah melalui pleno ini dapat segera disahkan menjadi daerah otonom," jelas Chairuman.
Menurut politisi Partai Golkar ini, 20 DOB yang mendapat prioritas ini karena sejumlah pertimbangan, misalnya merupakan daerah perbatasan, berada di ibukota provinsi dan memiliki kelayakan untuk dimekarkan.
Bupati Belu, Joachim Lopez yang mendengar penjelasan Ketua Komisi II usai RDPU mengaku gembira. Artinya, harapan rakyat Malaka untuk segera menjadi wilayah otonom sendiri terpisah dari induknya Kabupaten Belu bisa segera terealisir.
"Kami tetap berharap dukungan bapak/ibu Anggota Komisi II DPR RI agar terus mengawal proses ini sampai selesai (Malaka menjadi DOB, Red)," harap Joachim.
Joachim mengungkapkan, perjuangannya untuk mewujudkan pemekaran Belu bukan menggunakan terobosan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, namun memakai pendekatan percepatan pembangunan wilayah perbatasan. \"Jadi kita usul Malaka jadi DOB bukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, namun pakai pendekatan percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Ini jelas karena Malaka merupakan pintu masuk wilayah selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Jadi di Belu itu kita punya dua pintu masuk di wilayah perbatasan, yakni utara di Kabupaten induk di wilayah Mota\'ain dan di selatan di Metamasin, diwilayah Malaka. Jadi pintu-pintu masuk ini harus kita perhatikan benar,\" kata Joachim.
Sebelumnya, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang memimpin rombongan dari NTT mengatakan, tujuan kehadiran mereka ke DPR RI adalah yang keempat kalinya. Tiga kali diantaranya langsung bersama Komisi II DPR RI. Dari tiga pertemuan itu, kata Frans, terdapat sejumlah catatan persyaratan yang harus dipenuhi.
"Karena itu, kehadiran kami disini, selain untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ditiga kabupaten tersebut, juga untuk menyampaikan sejumlah persyaratan yang belum dilengkapi. Semoga ini menjadi perhatian Anggota Komisi II DPR RI untuk mendorong dan menyetujui pembentukan tiga DOB di NTT ini," kata Frans.
Menurut Frans, usulan untuk memekarkan tiga wilayah itu murni aspirasi masyarakat, dimana ketiga wilayah tersebut adalah daerah tertinggal dan masuk wilayah perbatasan RI-Timor Leste, juga dilakukan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk kepentingan percepatan pembangunan di wilayah NTT.
"Pembangunan di NTT masih jauh tertinggal dengan angka kemiskinan mencapai 21,23 persen. Karena itu, untuk keluar dari kesulitan ini, salah satu caranya adalah dengan membentuk daerah pemekaran," kata Frans.
Chairuman mengatakan, saat menerima usulan pemekaran tiga kabupaten dalam pertemuan dengan Gubernur NTT dan tiga Bupati 21 Oktober 2010 lalu, Komisi II DPR RI telah melakukan penelitian terutama terhadap syarat-syarat untuk menjadi DOB. Dari hasil penelitian ini, untuk Kabupaten Malaka kekurangannya adalah belum dicantumkannya luas dan jumlah desa ditiap kecamatan, ketidakjelasan alokasi dana atau dukungan awal DOB dari kabupaten induk.
Untuk Adonara, kekurangannya adalah belum ada rincian jumlah dan luas desa ditiap kecamatan, rincian kekayaan sarana prasarana dari kabupaten induk dan provinsi ke DOB serta peta wilayah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2007.
Sedangkan untuk Kota Maumere, kekurangannya adalah belum ada/jelasnya kepemilikan lahan/tanah untuk dijadikan ibukota, keputusan DPRD Sikka yang belum melampirkan daftar hadir dan risalah sidang paripurna termasuk daftar hadir dan risalah sidang dukungan pemekaran Kota Maumere dari DPRD NTT serta belum jelasnya aset-aset yang akan diserahkan ke Kota Maumere nantinya jika resmi menjadi DOB.
Untuk kekurangan persyaratan ini, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam RDPU kemarin menyatakan semua persyaratan telah dibawa dan siap diserahkan seusai RDPU. Dan benar, seusai RDPU kemarin, ketiga Bupati, yakni Bupati Belu, Bupati Sikka dan Bupati Flotim langsung menyerahkan tiga bundelan map berisi kelengkapan administrasi usulan pemekaran ke Komisi II. \"Semua dokumen yang kurang sudah dilengkapi dan siap untuk diserahkan,\" kata Frans.
Apa yang disampaikan Gubernur NTT ini kembali dipertegas Wakil Ketua Komisi A DPRD NTT, Gabriel Beri Bina.
Menurutnya, semua persyaratan yang diminta baik dari pemerintah kabupaten induk maupun provinsi sudah dipenuhi dan siap diserahkan, karena itu, DPRD NTT dan rakyat di tiga wilayah tersebut mengharapkan dukungan politik Komisi II DPR RI agar usulan ini bisa segera diwujudkan menjadi DOB.
Melihat antusiasme dan kekompokan pemerintah provinsi dan kabupaten serta lembaga DPRD masing-masing membuat para anggota Komisi II DPR RI yang hadir menyatakan dukungannya agar ketiga usulan tersebut disetujui menjadi DOB.
Beberapa anggota seperti Bambang Samudra, Hermanto, Mariani Akib Baramuli dan Agustina Basik Basik satu suara menyatakan dukungan mereka agar Komisi II dapat mendukung pembentukan tiga DOB ini.
Agustina Basik Basik yang asli Merauke, Papua mengaku iri dengan kekompakan unsur pemerintah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan dukungan masyarakat.
"Saya sebenarnya iri melihat pak gubernur, bupati dan DPRD begitu kompak. Tidak seperti di daerah saya, begitu ada usulan, surat dukungan dari DPRD kabupaten atau provinsi maupun gubernurnya sulit untuk didapatkan. Karena itu, saya nilai, usulan dari NTT ini murni dari bawah, artinya dari masyarakat sehingga tidak ada alasan lain bagi Komisi II untuk tidak mendukung," kata Agustina disambut tepuk tangan peserta RDPU. (aln/fmc)

  Comment on Facebook  

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).
 

Nasional

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FMC -- Lelaki ini merasa gelisah. Ia pun menulis...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR,...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Langkah Menteri pendidikan dan kebudayaan...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari...

Politik

Rabu, 15 Mei 2013 MAKASSAR,FAJAR -- Bakal calon bupati Sidrap, Rusdi Masse...

Rabu, 15 Mei 2013 SENGKANG,FAJAR -- Setelah resmi mendapat rekomendasi dari...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Meski telah mengundurkan diri sebagai...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi II DPR dalam masa kerja periode...

Hukum

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman...

Rabu, 15 Mei 2013 MALANG,FAJAR -- Wajah dunia pendidikan di Malang tercoreng....

Ekonomi

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- PT PLN (Persero) menyebutkan, pemakaian...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan kenaikan...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah menugaskan Perum Badan Urusan...

Hiburan

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ashanty akan memulai perjalanan karirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR – Rachel Maryam geram. Akun...

Rabu, 15 Mei 2013 BEBERAPA waktu lalu, publik sempat yakin bahwa Justin...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA -- Aktris seksi, Kiki Amalia benar-benar terpukul...

Internasional

Rabu, 15 Mei 2013 DAMASKUS,FAJAR – Lebih dari dua tahun...

Selasa, 14 Mei 2013 ROSELLA, FAJAR -- Seorang pria Chicago ditahan kepolisian...

Selasa, 14 Mei 2013 SEOUL,FAJAR - Keputusan mengejutkan muncul dari rezim Kim...

Senin, 13 Mei 2013 PARIS,FAJAR - Seorang turis Perancis yang baru saja kembali...