Home » Politik

Rabu, 21 Desember 2011 | 00:06:32 WITA | 265 HITS
Bawaslu Keluhkan Minimnya Tindak Lanjut
Tangani Ribuan Pelanggaran Pemilukada 2012

JAKARTA, FAJAR -- Sepanjang 2011, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya 1.718 pelanggaran terkait pemilukada di berbagai daerah.  Namun tak semua kasus pelanggaran bisa dibawa ke pengadilan.
ANGGOTA Bawaslu, Wahidah Suaib dalam jumpa pers tentang kinerja akhir tahun Bawaslu di Jakarta, Selasa 20 Desember mengungkapkan, banyak kasus pelanggaran Pemilukada yang tak ditindaklanjuti itu menunjukkan keadilan dalam Pemilu masih rendah.
Menurutnya, terdapat 781 pelanggaran yang tidak diteruskan penanganannya dengan dalih kurangnya bukti. "Tidak semua temuan ini dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi ataupun pidana karena tidak dipenuhinya alat bukti ataupun karena kedaluwarsa," katanya.
Lebih lanjut Wahidah merincikan, dari 1718 laporan itu kasus yang tidak ditindaklanjuti  mencapai 781 kasus (45 persen). Hanya 565 kasus (33 persen) yang diteruskan ke KPU karena dianggap sebagai sebagai tindak pelanggaran administrasi. Sedangkan 372 temuan (22 persen) temuan Bawaslu diteruskan ke pihak kepolisian sebagai pelanggaran pidana pemilu.
"Jumlah yang tidak diteruskan itu mencapai 781 kasus atau 45 persen dari jumlah pengaduan. Artinya, konsep keadilan pemilu masih sangat lemah," ulasnya.
Namun yang membuat Bawaslu lebih prihatin, kata Wahidah, karena dari 563 temuan yang dilaporkan ke KPU hanya 313 kasus yang ditindaklanjuti oleh lembaga penyelenggara pemilu itu. "Sedangkan yang lainnya tidak ada kelanjutan," keluhnya.
Pada kesempatan sama, anggota Bawaslu Wirdaningsih mengatakan, dari 372 pelanggaran pidana pemilu yang diteruskan ke kepolisian ternyata yang dilimpahkan ke kejaksaan hanya 16 kasus saja. Dari 16 kasus itu, hanya 13 kasus yang dibawa ke pengadilan dan telah mendapatkan keputusan pengadilan negeri.
Wirdaningsih menyebutkan, jenis pelanggaran tindak pidana Pemilukada pilkada tersebut di antaranya politik uang, pemalsuan tandatangan dukungan, penggunaan fasilitas negara dan pelibatan aparat pemerintah untuk pemenangan pasangan tertentu.
Menurut Wirdaningsih, sepanjang tahun 2011 terdapat 367 kasus politik uang dari Pemilukada di 58 daerah yang dilaporkan Panwas Pilkada. Wakatobi (48 kasus), Kabupaten Nunukan (37 kasus) dan Kabupaten Tanjung Jabur Timur (33 kasus). Hanya saja, banyak juga laporan yang tidak bisa diteruskan karena tak cukup alat bukti.
Untuk pelanggaran dalam bentuk mobilisasi PNS, Bawaslu mengantongi 63 kasus. Disebutkannya, para PNS sering berada dalam posisi dilematis karena diseret ke dunia politik dalam berbagai bentuk.
"Seperti menjadi juru kampanye, menyuruh bawahan memilih pasangan tertentu, penggunaan rumah atau gedung dinas untuk aktivitas tim sukses, serta pemasangan atribut kampanye di kantor dinas," bebernya.(jpnn)

  Comment on Facebook  

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).
 

Nasional

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FMC -- Lelaki ini merasa gelisah. Ia pun menulis...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR,...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Langkah Menteri pendidikan dan kebudayaan...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari...

Politik

Rabu, 15 Mei 2013 MAKASSAR,FAJAR -- Bakal calon bupati Sidrap, Rusdi Masse...

Rabu, 15 Mei 2013 SENGKANG,FAJAR -- Setelah resmi mendapat rekomendasi dari...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Meski telah mengundurkan diri sebagai...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi II DPR dalam masa kerja periode...

Hukum

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman...

Rabu, 15 Mei 2013 MALANG,FAJAR -- Wajah dunia pendidikan di Malang tercoreng....

Ekonomi

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- PT PLN (Persero) menyebutkan, pemakaian...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan kenaikan...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah menugaskan Perum Badan Urusan...

Hiburan

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ashanty akan memulai perjalanan karirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR – Rachel Maryam geram. Akun...

Rabu, 15 Mei 2013 BEBERAPA waktu lalu, publik sempat yakin bahwa Justin...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA -- Aktris seksi, Kiki Amalia benar-benar terpukul...

Internasional

Rabu, 15 Mei 2013 DAMASKUS,FAJAR – Lebih dari dua tahun...

Selasa, 14 Mei 2013 ROSELLA, FAJAR -- Seorang pria Chicago ditahan kepolisian...

Selasa, 14 Mei 2013 SEOUL,FAJAR - Keputusan mengejutkan muncul dari rezim Kim...

Senin, 13 Mei 2013 PARIS,FAJAR - Seorang turis Perancis yang baru saja kembali...