Home » Local News » Sulsel

Rabu, 28 Desember 2011 | 20:15:52 WITA | 648 HITS
Pembunuhan Bendahara DPKD Belum Terungkap
Kasus Sekkab Wajo Dinilai Mandek

SENGKANG, FAJAR -- Kasus pembunuhan Bendahara Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Wajo, Hasdawati, belum terungkap. Padahal kasus yang menyedot perhatian publik ini, penyelidikan dan penyidikannya sudah berjalan dua tahun. Mencuatnya kembali kasus ini, setelah diungkit Koalisi Rakyat Bersatu. Koalisi ini merupakan gabungan LSM di Kabupaten Wajo.Tak hanya kasus pembunuhan Hasdawati, sejumlah kasus lainnya dianggap terbengkalai di tangan penyidik kepolisian setempat. Misalnya, kasus raibnya dana penyisihan PBB sebesar Rp271 juta yang menyeret Sekkab Wajo sebagai tersangka. Sayangnya, kasus tersebut, mandek.Begitu juga pembunuhan lainnya di Kecamatan Pammana masih berlarut-larut. Ditambah lagi maraknya aksi pencurian hewan ternak (curnak),curanmor, serta perampokan bersenjata api sepanjang 2011. Aktivis LAPMas, Sudirman mengatakan, kasus pembunuhan Hasdawati yang sudah genap dua tahun per 30 Desember mendatang, sampai kemarin, proses dan informasinya masih simpang- siur. Berita acara pemeriksaan (BAP) yang sudah beberapa kali dilimpahkan ke kejaksaan namun selalu
ditolak. Menurut dia, alasan kejaksaan karena kepolisian tidak mampu melengkapi bukti-bukti materil yang dinginkan. Sementara dari pihak kepolisian, alasannya karena kejaksaan tidak mau P-21-kan."Makanya, kita mendesak DPRD, agar memanggil kejaksaan dan kepolisian untuk bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan ini, dan
memberi batas waktu kepada kepolisian menuntaskan kasus-kasus ini. Selama ini, kita selalu disuguhkan alasan-alasan yang tidak rasional dari kepolisian. Inilah kinerja terburuk kepolisian yang kami dapati selama ini," ujarnya.
Sekretaris LBH Lamaddukelleng, Andi Bau Mallarangeng menambahkan, sama halnya penetapan Sekkab Wajo sebagai tersangka kasus raibnya dana penyisihan PBB, sampai saat ini masih  mengambang. Menurutnya, kalau memang tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti, maka sebaiknya polisi menerbitkan SP3. Mengingat, menyangkut nama baik orang.
Tapi, kata dia, tidak mungkin ada penetapan tersangka jika tidak cukup bukti awal. Untuk itu, jika cukup bukti silakan dilanjutkan sampai tuntas. "Saya pikir hasil audit BPK tidak perlu diulang-ulang. Kalau sudah ada hasil berarti itu sudah menjadi acuan. Kalau memang tidak mampu, mending mundur saja sebagai kapolres. Kita butuh orang-orang
yang mampu menegakkan hukum untuk memenuhi unsur-unsur keadilan dalam masyarakat," tambahnya.
Ketua Komisi II DPRD yang menerima aspirasi, Baso Syamsurijal mengatakan, pihaknya tetap mendorong agar kepolisian bisa bekerja secara maksimal. Namun, kata dia, dewan tidak bisa melakukan intervensi secara jauh kerja-kerja pihak kepolisian. "Yang berhak menegakkan hukum agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-perundangan yang ada adalah kepolisian. Kita hanya bisa mengawal namun tidak bisa intervensi," ujarnya.
Terpisah, penyidik Polres Wajo yang dikonfirmasi, Brigadir Polisi Salehuddin mengatakan, untuk kasus Hasdawati, saat ini masih dalam tahap pembenahan petunjuk kejaksaan. “Kami melengkapi pemenuhan petunjuk dari kejaksaan untuk dikirim kembali agar bisa P-21,” katanya.Menurut dia, selama ini ada sedikit masalah yang dihadapi kepolisian dalam memenuhi petunjuk dari kejaksaan, karena yang diminta termasuk saksi-saksi yang melihat langsung dan peranan pelaku dalam kasus ini seperti apa. Namun, lanjutnya, sudah ada yang mengarah kesana beserta bukti-buktinya.
"Mengenai kasus sekkab, kita sudah mengirim surat ke BPKP untuk koordinasi penghitungan jumlah kerugian. Meski kerugian negara sudah dirilis BPK pada tahun 2009, tapi kita ingin menyamakan persepsi dan koordinasi. Intinya, tetap akan kita tindaklanjuti semua," tambahnya. (* )

  Comment on Facebook  

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).
 

Nasional

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FMC -- Lelaki ini merasa gelisah. Ia pun menulis...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR,...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Langkah Menteri pendidikan dan kebudayaan...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari...

Politik

Rabu, 15 Mei 2013 MAKASSAR,FAJAR -- Bakal calon bupati Sidrap, Rusdi Masse...

Rabu, 15 Mei 2013 SENGKANG,FAJAR -- Setelah resmi mendapat rekomendasi dari...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Meski telah mengundurkan diri sebagai...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi II DPR dalam masa kerja periode...

Hukum

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman...

Rabu, 15 Mei 2013 MALANG,FAJAR -- Wajah dunia pendidikan di Malang tercoreng....

Ekonomi

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- PT PLN (Persero) menyebutkan, pemakaian...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan kenaikan...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah menugaskan Perum Badan Urusan...

Hiburan

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ashanty akan memulai perjalanan karirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR – Rachel Maryam geram. Akun...

Rabu, 15 Mei 2013 BEBERAPA waktu lalu, publik sempat yakin bahwa Justin...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA -- Aktris seksi, Kiki Amalia benar-benar terpukul...

Internasional

Rabu, 15 Mei 2013 DAMASKUS,FAJAR – Lebih dari dua tahun...

Selasa, 14 Mei 2013 ROSELLA, FAJAR -- Seorang pria Chicago ditahan kepolisian...

Selasa, 14 Mei 2013 SEOUL,FAJAR - Keputusan mengejutkan muncul dari rezim Kim...

Senin, 13 Mei 2013 PARIS,FAJAR - Seorang turis Perancis yang baru saja kembali...