Home » Metro News » Yang Lain

Selasa, 01 Mei 2012 | 00:45:58 WITA | 637 HITS
Mendagri dan Otonomi Daerah

Catatan: Syamsu Nur
 
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, ternyata belum begitu puas melihat pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini. Dalam kunjungan silaturahmi ke Harian FAJAR Makassar, Selasa pekan lalu, perbincangan dengan Mendagri menjadi menarik di sekitar otonomi dan demokrasi. Kita perlu kutip beberapa hal yang ditekankan Mendagri kali ini.

Menteri Gamawan bercerita tentang demokrasi dan otonomi yang hasilnya masih jauh dari harapan. Menurutnya, sangat susah menerjemahkan otonomi dalam negara kesatuan. Kekuasaan dan hak kewenangan ke daerah provinsi dan kabupaten telah diberikan. Namun sasaran penggunaan dana masih banyak yang melenceng.

Kewenangan daerah sudah besar. Ada 31 kewenangan pada daerah, sedang pusat hanya 6 kewenangan. Uang pun digelontorkan ke daerah. Ada 470 triliun rupiah uang per tahun ke daerah. Belum termasuk dana-dana khusus.Tapi dana tersebut belum sepenuhnya mengarah ke kesejahteraan rakyat.

Ide awalnya otonomi ini, adalah kalau uang di daerah sudah banyak, maka orang akan berpindah ke daerah. Ternyata kondisinya tidak sesuai dengan teorinya. Pejabat daerah sudah dipilih langsung, dan kewenangan pejabat daerah menjadi susah dikendalikan. Bupati seenaknya ke Jakarta, menginap di hotel berbintang yang mahal sampai 15 hari. Tidak ada y
ang bisa menegur. Sebagai menteri, menegur saja, partainya marah, padahal menteri yang melantik.

Menteri dalam negeri kemudian bertanya, apakah dengan kewenangan yang banyak kepada
bupati dan DPRD, berdampak ke kesejahteraan rakyat? Apalagi kalau diambil contoh Aceh dan Papua. Aceh dapat dana dari pusat, 9 triliun rupiah per tahun. Papua dapat 29 triliun rupiah per tahun. Pernah dihitung, kalau semua penduduk Papua tidur saja, tidak bekerja, bisa dapat penghasilan sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) dari dana yang digelontorkan dari pusat.

Dari informasi yang disampaikan Mendagri itu, tergambar adanya keluhan. Pejabat daerah belum memanfaatkan secara maksimal kewenangan yang diberikan undang-undang kepadanya. Bahkan banyak sekali pejabat daerah yang tersangkut dengan hukum. Anggota DPRD saja yang terlibat hukum ada sebanyak 3.000 orang sejak tahun 2004 sampai 2011.

Dari jumlah itu, 83 persen karena kasus korupsi. Dari sisi demokrasi, menghadapi pilkada,
seorang calon gubernur ada yang sampai mengeluarkan dana 50 miliar rupiah untuk bisa menjadi gubernur. Hal-hal seperti itulah yang mengharuskan kita semua untuk ikut berperan.

Keluhan Mendagri seharusnya dicermati. Kalau menteri mengeluh, maka ini bisa diartikan kondisi sudah berat. Sudah perlu partisipasi semua pihak. Maka hendaknya banyak pihak dari kelompok masyarakat, ikut mendorong bahkan mengoreksi pejabat daerah yang memanfaatkan dana dari pusat. Karena menurut Mendagri, dana sebesar itu seharusnya sudah berdampak ke arah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Masalah inovasi dan kreati
vitas pejabat, memang masih menunjukkan kondisi yang timbul tenggelam. Kreativitas untuk mendorong pembangunan menjadi merosot karena suasana politik, di antaranya timbulnya persaingan dalam Pilkada. Juga ketidakkompakan antara DPRD dan Pemda, salah satu penyebab berkurangnya inovasi.

Sudah waktunya, lembaga pengawasan yang independen aktif melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan program pembangunan. Bahkan mengkritisi hal-hal yang bisa menimbulkan terjadinya penyimpangan penggunaan dana pembangunan yang tidak mengarah ke kepentingan masyarakat. Kalau kita pikir dan melihat kondisi yang terjadi, demokrasi dan otonomi yang telah diperjuangkan sekian lama, ternyata masih juga dalam tahap proses. Sampai kapan bisa terwujud harapan itu, mudah-mudahan bukanlah hanya suatu impian. Bukan pula, semacam pelangi, hanya indah dipandang, tapi sulit dijangkau. (xx)

  Comment on Facebook  

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).
 

Nasional

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FMC -- Lelaki ini merasa gelisah. Ia pun menulis...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR,...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Langkah Menteri pendidikan dan kebudayaan...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari...

Politik

Rabu, 15 Mei 2013 MAKASSAR,FAJAR -- Bakal calon bupati Sidrap, Rusdi Masse...

Rabu, 15 Mei 2013 SENGKANG,FAJAR -- Setelah resmi mendapat rekomendasi dari...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Meski telah mengundurkan diri sebagai...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi II DPR dalam masa kerja periode...

Hukum

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman...

Rabu, 15 Mei 2013 MALANG,FAJAR -- Wajah dunia pendidikan di Malang tercoreng....

Ekonomi

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- PT PLN (Persero) menyebutkan, pemakaian...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan kenaikan...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah menugaskan Perum Badan Urusan...

Hiburan

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ashanty akan memulai perjalanan karirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR – Rachel Maryam geram. Akun...

Rabu, 15 Mei 2013 BEBERAPA waktu lalu, publik sempat yakin bahwa Justin...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA -- Aktris seksi, Kiki Amalia benar-benar terpukul...

Internasional

Rabu, 15 Mei 2013 DAMASKUS,FAJAR – Lebih dari dua tahun...

Selasa, 14 Mei 2013 ROSELLA, FAJAR -- Seorang pria Chicago ditahan kepolisian...

Selasa, 14 Mei 2013 SEOUL,FAJAR - Keputusan mengejutkan muncul dari rezim Kim...

Senin, 13 Mei 2013 PARIS,FAJAR - Seorang turis Perancis yang baru saja kembali...