Home » Local News » Yang Lain

Rabu, 09 Mei 2012 | 23:47:12 WITA | 487 HITS
Jalan Trans Sulawesi (3)
SK Bupati "Pemicu Masalah"

BERLARUT-LARUTNYA pembebasan lahan yang memicu terhambatnya penyelesaian megaproyek Trans Sulawesi Poros Maros-Parepare tak lepas dari kinerja Tim Sembilan. Banyak warga yang kecewa dengan keputusan Tim Sembilan yang tidak memuaskan.

Di Palampang, Pangkep misalnya, sejumlah warga yang ditemui FAJAR  mengungkapkan kekecewaan mereka. Ini karena Tim Sembilan tidak pernah memberikan standar harga yang jelas. Akibatnya, proses pembebasan lahan berlarut-larut.

"Kita mau harga yang pantas saja. Tapi sejauh ini, tak jelas," keluh Sakaria, pemilik dua unit ruko di Palampang. Satu ruko Sakaria digunakan untuk tempat berjualan barang campuran. Sedangkan satu ruko lainnya untuk toko obat.

Sakaria yang ditemui Rabu, 2 Mei juga mengaku bingung dengan Tim Sembilan. Setahu dia, Tim Sembilan wajib ada dalam proses pembebasan lahan. Tapi yang terjadi, komponen untuk pembebasan lahan tidak pernah jelas keberadaannya.

"Syarat pembebasan lahan kan ada tim sembilan. Itu paling rendah kepala desa. Tapi semua komponen ini tidak dilibatkan. Door to door saja. Tidak ada standar harga jelas. Istilahnya, kalah gertak, warga mengalah," bebernya.

Di Maros, Tim Sembilan juga menjadi biang masalah. Namun itu terkait keputusan yang dikeluarkan bupati selaku ketua Tim Sembilan. Di Maros, khususnya Barandasi, Kecamatan Lau, warga yang hingga kini belum terbebaskan lahannya menolak Surat Keputusan (SK) Bupati soal penetapan harga.

SK tersebut adalah SK No. 298/KPTS/100/VI/2009 tentang Penetapan Bentuk dan Besaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Maros. SK bupati yang dikeluarkan tahun 2009 ini ditandatangani mantan Bupati Maros, Najamuddin. 

Dalam SK tersebut disebutkan bahwa untuk lahan, pemerintah menetapkan Rp150 ribu untuk tanah bersertifikat dan Rp125 ribu untuk tanah tanpa sertifikat. Masalahnya, harga tersebut diterapkan menyeluruh. Nah, inilah akar persoalannya. Warga yang tinggal di kota atau di dekat kota yang merasa nilai tanahnya lebih tinggi menolak. Termasuk di Barandasi yang hanya berjarak 1 km lebih dari kota Maros.
 
Koordinator Forum Warga Barandasi,  Kadir kepada FAJAR saat ditemui di rumahnya mengaku, warga menolak SK Bupati sebab dasar penetapannya hanya perjuangan warga dua desa. "Dasar SK itu hanya perjuangan warga Desa Bontolempangan dan Salenrang. Mereka rapat sebelum akhirnya dikeluarkan standar harga. Tapi lokasi kami beda. Kita protes SK itu dan membuat pernyataan pada Januari 2011 bahwa kami menolak SK Bupati," bebernya.

Kabag Pemerintahan Pemkab Maros, Frans Johan sebelumnya kepada FAJAR mengatakan memang sudah ada harga yang dipatok pemerintah daerah (Panitia Sembilan) yaitu Rp150 ribu per meter bagi yang memiliki sertifikat, dan Rp125 ribu bagi yang tidak bersertifikat. Meskipun demikian, kata dia, pihaknya terus berusaha melakukan negosiasi ke sejumlah warga yang belum mau membebaskan lahannya.

Di Barru sendiri yang relatif pembebasan lahannya lebih baik dan lebih cepat dari Maros dan Pangkep, sebagian besar warga memberikan apresiasi ke pemerintah. Ansar, warga Desa Lalabata misalnya. Kepada FAJAR, Jumat, 4 Mei, ia mengatakan, tidak ada masalah yang serius di desanya dalam hal pembebasan lahan. Ini karena sejak awal sekda rutin turun dan melakukan pertemuan dengan masyarakat. "Ada ketetapan harga yang sebagian besar masyarakat tidak mempersoalkannya yakni Rp15 ribu per meter," ujarnya. (amiruddin@fajar.co.id)

  Comment on Facebook  

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).
 

Nasional

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FMC -- Lelaki ini merasa gelisah. Ia pun menulis...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR,...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Langkah Menteri pendidikan dan kebudayaan...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari...

Politik

Rabu, 15 Mei 2013 MAKASSAR,FAJAR -- Bakal calon bupati Sidrap, Rusdi Masse...

Rabu, 15 Mei 2013 SENGKANG,FAJAR -- Setelah resmi mendapat rekomendasi dari...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Meski telah mengundurkan diri sebagai...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi II DPR dalam masa kerja periode...

Hukum

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman...

Rabu, 15 Mei 2013 MALANG,FAJAR -- Wajah dunia pendidikan di Malang tercoreng....

Ekonomi

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- PT PLN (Persero) menyebutkan, pemakaian...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan kenaikan...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah menugaskan Perum Badan Urusan...

Hiburan

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ashanty akan memulai perjalanan karirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR – Rachel Maryam geram. Akun...

Rabu, 15 Mei 2013 BEBERAPA waktu lalu, publik sempat yakin bahwa Justin...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA -- Aktris seksi, Kiki Amalia benar-benar terpukul...

Internasional

Rabu, 15 Mei 2013 DAMASKUS,FAJAR – Lebih dari dua tahun...

Selasa, 14 Mei 2013 ROSELLA, FAJAR -- Seorang pria Chicago ditahan kepolisian...

Selasa, 14 Mei 2013 SEOUL,FAJAR - Keputusan mengejutkan muncul dari rezim Kim...

Senin, 13 Mei 2013 PARIS,FAJAR - Seorang turis Perancis yang baru saja kembali...