Home » Opini dan Interaktif » Opini

Jumat, 01 Juni 2012 | 23:13:04 WITA | 1166 HITS
Pemerataan dan Keadilan Dalam Pendidikan
(Refleksi Pengalaman Mengurus Pembukaan Program Pascasarjana; S2 & S3)

Oleh: HM Idrus Abustam (Guru Besar FIS UNM)

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat di seluruh tanah air. Untuk itu penyelenggara pendidikan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dalam meningkatkan pemerataan pendidikan agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan, dengan mengusahakan penebaran geografis lembaga pendidikan mulai tingkat dasar ke tingkat tinggi secara memadai di wilayah tanah air. Tanggung jawab tersebut hendaknya berlandaskan pada Asas Adil dan Merata yang harus diterapkan dalam perencanaan dan implementasi Pembangunan Nasional.

Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disini lebih banyak menyoroti tentang pemerataan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi. Hal itu disebabkan karena pada tingkat pendidikan dasar pemertaan lebih universal, walaupun pada tingkat menengah belumlah demikian, masih memerlukan usaha-usaha pemerataan.

Mengenai perencanaan pemerataan pendidikan tinggi telah banyak dikemukakan dalam buku “Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005” oleh Bambang Soehendro, Dirjen Pendidikan Tinggi pada waktu itu. Hanya saja setelah beberapa tahun keluarnya buku tersebut yang semestinya menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan tinggi untuk diimplementasikan, baik bagi penyelenggara pendidikan tinggi di pusat, maupun di daerah, namun mengalami perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Pemerataan pendidikan tinggi diselenggarakan dengan meluaskan sistem secara kuantitatif meliputi dua segi berikut:
1. Pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan tinggi. Hal ini berhubungan dengan peran pendidikan tinggi sebagai wahana mobilitas sosial;
2. Pemertaan dalam penyebaran pendidikan tinggi secara geografis, yang terkait dengan peran pendidikan tinggi sebagai sumberdaya pembangunan di wilayah kedudukannya.

Pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan tinggi pada akhirnya menyangkut peningkatan kapasitas daya tampung program pendidikan S1 dan Diploma di lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta.

Meskipun bersifat kuantatif, ada beberapa hal kualitatif yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan dan melaksanakan perluasan sistem, yaitu jenis program studi, jalus pendidikan tinggi, dan mutu program, yang diperlukan sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan lulusan untuk memasuki dunia kerja.

Perlunya pertimbangan segi kualitatif di atas adalah karena alasan berikut:
1. Bagi peserta, adalah harapan bahwa setelah lulus dirinya dapat memperoleh nafkah dari peran produktif yang dijalankannya di dunia kerja sesuai dengan tingkat dan bidang pendidikan yang ditempuh: dan
2. Bagi keseluruhan masyarakat yang membiayai pendidikan tinggi, adalah tingkat pengembalian investasi serta manfaat makro ekonmik para lulusan dalam penyelenggaraan kegiatan di sektor produktif.

Berkenan dengan segi kualitatif di atas dalam menanggapi pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan tinggi, harus diusahakan agar proporsi populasi mahasiswa baik menurut bidang keahlian maupun jalur pendidikan sesuai dengan keperluan bidang dan jenjang keahlian dalam dunia kerja, tepatnya kesesuaian dalam:
1. Proporsi antara populasi mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi dan eksakta lain dibandingkan dengan bidang sosial dan pendidikan; dan sekaligus
2. Proporsi antara jumlah mahasiswa jalur S1 dibandingkan dengan jumlah mahasiswa jalur Diploma

Pemerataan pendidikan tinggi menghendaki agar kesempatan tetap terbuka bagi kelompok dengan kemampuan ekonomi lemah untuk memperoleh pendidikan tinggi yang mutunya memadai. Hal inilah yang harus merupakan missi perluasan daya tampung perguruan tinggi negeri baik dengan meluaskan program yang ada, maupun dengan membuka program studi atau universitas baru.

Kebijakan pemerataan pendidikan tinggi ini sangat baik, tetapi implementasi kebijakan tersebut tidak tepat diterapkan. Pembukaan program studi barupun sangat sulit direalisasikan apalagi pembukan universitas baru. Ada beberapa program studi baru yang diusulkan pembukaannya, akan tetapi sampai sekitar 3 tahun ini belum keluar-keluar juga SK pembukaannya oleh Dirjen Dikti. Hanya saran perbaikan proposal yang disampaikan kepada perguruan tinggi.

Setelah perguruan tinggi melakukan perbaikan, revisi sesuai dengan saran-saran konsorsium bidang ilmu, dikirimkan kembali ke Dirjen Dikti namun kembali lagi dengan saran yang sama dan atau ada tambahan yang lain. Berkali-kali dilakukan revisi namun SK-nya tetap tidak keluar. Untuk urusan pembukaan program Pascasarjana (S2) memerlukan waktu 4 tahun (1993-1997).

Begitu pula untuk program S3 juga memerlukan waktu sekitar 4 tahun (2001-2005). Yang menjadi pertanyaan sebearapa jauh penyelenggara pendidikan tinggi di pusat, khususnya konsorsium bidang ilmu yang menjadi perpanjangan tangan Dirjen Dikti mempertimbangkan kebijakan pemerataan pendidikan tinggi melalui pembukaan program studi baru dalam mengevaluasi kelayakan pembukaan program studi tersebut.

Aspek kualitatif semata, tanpa pertimbangan-pertimbangan yang baik, tetapi jangan atas dalih kualitatif merupakan dasar pertimbangan yang baik, tetapi jangan atas dalih kualitatif semata, tanpa pertimbangan-pertimbangan lain sehingga mempersulit pembukaan program-program studi baru, terutama pada program pascasarjana.

Adapun yang menjadi pertanyaan pula apakah kebijakan yang dituangkan dalam buku “Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang” itu harus menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan tinggi di pusat dan di daerah, atau hanya sekedar sebagai bahan bacaan semata. Atau bukankah sudah sepantasnya kebijakan pembukaan program studi baru dilimpahkan oleh penyelenggara pendidikan di pusat kepada penyelenggara pendidikan di daerah atau masing-masing perguruan tinggi.

Apalagi kalau dihubungkan dengan UU NO. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. ini juga merupakan perluasan mandat dari penyelenggaraan pendidikan di pusat kepada penyelenggaraan pendidikan di daerah atau perguruan tinggi-perguruan tinggi.

Tanpa perluasan mandat seperti itu, sangat sukar mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi sebesar 25 persen pada tahun 2020 seperti yang telah dicapai negara-negara maju sekarang, dimana sekarang APK pendidikan tinggi di Indonesia baru berkisar antara 12-15 persen. APK merupakan suatu indikator tentang derajat pemerataan dalam pendidikan untuk suatu tingkat pendidikan.

Untuk pendidikan tinggi APK diartikan sebagai perbandingan antar jumlah seluruh peserta pendidikan tinggi formal terhadap jumlah penduduk kelompok usia 19-24 tahun . kesenjangan terbesar antara kelompok negara maju dengan negara berkembang adalah dalam APK pendidikan menengah sekarang menjadi sasaran pemerataan.

Sebagian besar perguruan tinggi negeri yang dianggap terbaik oleh masyarakat dan menjadi pilihan tujuan peserta UMPTN terletak di Jawa. Beberapa terletak di Kawasan Timur dan Barat Indonesia. Ada asimetri geografik yang besar dalam penyebaran perguruan tinggi negeri kategori ini. meskipun pengembangan perguruan tinggi negeri di Kawasan Barat dan Timur Indonesia telah dan masih berlangsung melalui program-program pengembangan sumberdaya pendidikan dan program peningkatan kemampuan dalam pembelajaran, namuan dirasakan sekarang perlunya upaya untuk lebih meningkatkan kapabilitas perguruan tinggi negeri yang ada di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yaitu pusat pertumbuhan penduduk di dua kawasan tersebut.

Untuk itu sangat diperlukan adanya kebijakan khusus bagi penyebaran perguruan tinggi-perguruan tinggi di kawasan Timur dan Barat (di luar Jawa) dalam penyediaan anggaran dan bantuan-bantuan biaya pendidikan. Kebijakan penyediaan dana pengembangan hendaknya berkesinambungan dan jelas adanya. Seperti pada beberapa tahun yang lalu ada kebijakan bertahap dan bergilir bagi 5 perguruan tinggi terkemuka (Center of Excellent) tetapi kebijakan keuangan itu tidak berlanjut.

Dengan demikian perguruan tinggi-perguruan tinggi lain tidak pernah memperoleh tahapan dan giliran untuk memperoleh biaya pengembangan perguruan tingginya yang miliaran rupiah itu. Tentu saja kebijakan yang seperti ini membuat ketimpangan yang besar dan ketidak merataan pengembangan pendidikan tinggi antar perguruan tinggi yang memperoleh “tahapan bergilir” itu.

Akhirnya ada beberapa saran praktis yang dapat dipertimbangkan menuju pemerataan dan keadilan dalam pendidikan khususnya pada pendidikan tinggi:
1. Untuk meningkatkan daya tampung pendidikan tinggi (S1, S2, S3 & Diploma) perlu dilaksanakan perluasan sistem, sesuai dengan potensi dan kemampuan akademik, sumber daya yang dimiliki dan atas dasar kebutuhan masyarakat dalam hal ini pembukaan program studi baru.
2. Untuk mempercepat pemerataan pendidikan tinggi dan dalam rangka otonomi daerah dan otonomi perguruan tinggi pengambilan keputusan pembukaan program studi baru dilimpahkan dari penyelenggara pusat dalam hal ini Dirjen Pendidikan tinggi kepada penyelenggara pendidikan di daerah/perguruan tinggi dalam hal ini Rektor Perguruan Tinggi.
3. Seandainya konsorsium bidang Ilmu dipertahankan untuk memberikan rekomendasi kepada Dirjen Pendidikan
Tinggi tentang usulan pembukaan program studi baru, hendaknya dilakukan reorganisasi dan reformasi metode kerja dengan menggunakan pendekatan “Total Quality Management” (TQM) yang sangat memperhatikan kepuasan pelanggan atau yang dilayani. Keanggotaan konsorsium bidang ilmu hendaknya ditinjau pada suatu periode waktu tertentu dan keanggotaannya selain memperhatikan kepakaran dalam bidang ilmu, juga memperhatikan asal perguruan tinggi secara merata. Tentu hal ini beresiko pada biaya. Kalau memang sulit direalisasikan penggunaan pakar-pakar dari berbagai perguruan tinggi berdasarkan asas merata dan adil maka saran kedua di atas menjadi penting.
4. Kebijakan-keibijakan dalam bidang pengembangan pendiditikan tinggi, khususnya yang berdampak pada pemerataan dan keadilan pendidikan, termasuk fasilitas dan dana hendaknya memperhatikan seluruh perguruan tinggi yang ada, jangan ada diskriminasi. Kebijakan tersebut harus berkesinambungan sampai seluruh perguruan tinggi memperolehnya. (*)

  Comment on Facebook  

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).
 

Nasional

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FMC -- Lelaki ini merasa gelisah. Ia pun menulis...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR,...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Langkah Menteri pendidikan dan kebudayaan...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari...

Politik

Rabu, 15 Mei 2013 MAKASSAR,FAJAR -- Bakal calon bupati Sidrap, Rusdi Masse...

Rabu, 15 Mei 2013 SENGKANG,FAJAR -- Setelah resmi mendapat rekomendasi dari...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Meski telah mengundurkan diri sebagai...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi II DPR dalam masa kerja periode...

Hukum

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman...

Rabu, 15 Mei 2013 MALANG,FAJAR -- Wajah dunia pendidikan di Malang tercoreng....

Ekonomi

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- PT PLN (Persero) menyebutkan, pemakaian...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan kenaikan...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah menugaskan Perum Badan Urusan...

Hiburan

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ashanty akan memulai perjalanan karirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR – Rachel Maryam geram. Akun...

Rabu, 15 Mei 2013 BEBERAPA waktu lalu, publik sempat yakin bahwa Justin...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA -- Aktris seksi, Kiki Amalia benar-benar terpukul...

Internasional

Rabu, 15 Mei 2013 DAMASKUS,FAJAR – Lebih dari dua tahun...

Selasa, 14 Mei 2013 ROSELLA, FAJAR -- Seorang pria Chicago ditahan kepolisian...

Selasa, 14 Mei 2013 SEOUL,FAJAR - Keputusan mengejutkan muncul dari rezim Kim...

Senin, 13 Mei 2013 PARIS,FAJAR - Seorang turis Perancis yang baru saja kembali...