Home » Politik

Minggu, 09 Desember 2012 | 23:43:30 WITA | 1286 HITS
Pemilu Berkualitas Ditentukan Integritas Penyelenggara

PESTA demokrasi selama ini banyak diwarnai kecurangan. Baik yang dilakukan penyelenggara maupun peserta pemilu. Masih seringnya persoalan itu dijumpai hingga penyelenggara pemilu menjadi titik fokus perlunya penegakan kode etik pada penyelenggara. Baik komisioner KPU maupun komisioner panwaslu.

Ini pula yang menjiwai lahirnya peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Misinya, bagaimana peraturan ini bisa menekan dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran kode etik pemilu yang dilakukan penyelenggara di semua tingkatan.

Begitu juga peraturan bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.13 Tahun 2012, No.11 Tahun 2012, dan No.1 Tahun 2012 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Kode etik penyelenggara pemilu ini menjadi penting karena merupakan satu kesatuan landasan norma, moral, etis, dan filosofi yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Kode etik ini bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU dan jajarannya hingga tingkat bawah atau KPPS, serta  panwaslu dan jajarannya. Ini juga berlaku bagi jajaran sekretariat penyelengara pemilu dan penegakannya dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian.

Secara prinsip, penegakan kode etik penyelenggara pemilu ini memiliki tujuan umum, yakni penyelenggaraan pemilu yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, dan akuntabilitas.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Jimly Asshiddiqie memaparkan, penyelenggara pemilu di negeri ini masih banyak yang melanggar kode etik. Terbukti, ada puluhan aduan masyarakat ataupun peserta pemilu yang mempersoalkan prilaku penyelenggara pemilu baik KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya.

Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir ada puluhan penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Mereka ada yang dipecat atau diberi sanksi teguran. "Umumnya, temuan selama ini adalah penyelenggara pemilu yang tidak netral atau berpihak kepada salah satu kandidat," kata Jimly, beberapa waktu lalu.

Kerusakan yang terjadi di tubuh penyelenggara pemilu inilah yang akan diperbaiki sehingga DKPP merumuskan berbagai peraturan. DKPP pun bertekad tegas dan menjalankan tugas dan fungsinya. Yang paling pokok adalah bagaimana memperbaiki diri penyelenggara pemilu utamanya dalam menjaga netralitasnya.

Untuk melahirkan penyelenggara pemilu memiliki netralitas yang baik, perlu kode etik pada setiap penyelenggara pemilu. Integritas dari penyelenggara menjadi harga mati ketika ingin melihat pemilu yang berkualitas.

"Hanya penyelenggara yang memiliki integritas baik yang bisa melahirkan pemilu berintegritas. Ini pula yang menentukan apakah pemilu yang diselenggarakan berkualitas atau tidak," katanya.

Anggota DKPP RI, Nur Hidayat Sardini, menambahkan, penyelenggara pemilu yang berintegritas menjadi faktor utama keberhasilan pemilu. Mantan Ketua Bawaslu RI ini melihat bahwa terjadinya kecurangan pada penyelenggaraan pemilu yang dilakukan peserta hanya menjadi faktor pelengkap.

"Jadi faktor utama keberhasilan pemilu itu ada pada penyelenggara pemilu, kemudian peserta itu sendiri. Kalau penyelenggara sudah tidak memiliki integritas, sudah pasti pemilu yang dihasilkan juga tidak berintegritas, tidak berkualitas. Akhirnya pemimpin yang lahir pun bukan pemimpin yang menjadi harapan masyarakat banyak," papar Nur Hidayat.

Padahal, pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Nur Hidayat menilai penyelenggara pemilu yang bersifat luber dan jurdil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu memiliki integritas tinggi, memahami, dan menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara.

"Sementara penyelenggara pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas," katanya.

Faktor penting lain keberhasilan pemilu terletak pada kemandirian, kredibilitas dan profesionalitas KPU dan Bawaslu. Kalau berkaca pada pemilu sebelumnya, pemilu yang dianggap berkualitas belum cukup memenuhi harapan sebagian besar pihak, baik masyarakat pemilih, kalangan legislatif, pemerintah, dan publik secara umum.

Adapun modus perkara yang selama ini ditangani DKPP dan menjadi titik pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara yakni penanganan daftar pemilih tetap (DPT), penetapan hasil pemilu tidak profesional dan tidak cermat, netralitas, dugaan suap, penyalahgunaan jabatan, hingga persyaratan yang lewat batas waktu. (sah/ars)

  Comment on Facebook  

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).
 

Nasional

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FMC -- Lelaki ini merasa gelisah. Ia pun menulis...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR,...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Langkah Menteri pendidikan dan kebudayaan...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari...

Politik

Rabu, 15 Mei 2013 MAKASSAR,FAJAR -- Bakal calon bupati Sidrap, Rusdi Masse...

Rabu, 15 Mei 2013 SENGKANG,FAJAR -- Setelah resmi mendapat rekomendasi dari...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Meski telah mengundurkan diri sebagai...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi II DPR dalam masa kerja periode...

Hukum

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman...

Rabu, 15 Mei 2013 MALANG,FAJAR -- Wajah dunia pendidikan di Malang tercoreng....

Ekonomi

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- PT PLN (Persero) menyebutkan, pemakaian...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan kenaikan...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah menugaskan Perum Badan Urusan...

Hiburan

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR - Ashanty akan memulai perjalanan karirnya...

Rabu, 15 Mei 2013 JAKARTA,FAJAR – Rachel Maryam geram. Akun...

Rabu, 15 Mei 2013 BEBERAPA waktu lalu, publik sempat yakin bahwa Justin...

Selasa, 14 Mei 2013 JAKARTA -- Aktris seksi, Kiki Amalia benar-benar terpukul...

Internasional

Rabu, 15 Mei 2013 DAMASKUS,FAJAR – Lebih dari dua tahun...

Selasa, 14 Mei 2013 ROSELLA, FAJAR -- Seorang pria Chicago ditahan kepolisian...

Selasa, 14 Mei 2013 SEOUL,FAJAR - Keputusan mengejutkan muncul dari rezim Kim...

Senin, 13 Mei 2013 PARIS,FAJAR - Seorang turis Perancis yang baru saja kembali...