MAMUJU– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak 2014, 2015 dan 2016, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran 2016. Keberhasilan pencapaian itu diungkapkan, Staf Ahli Bidang Keuangan BPK RI, Drs Barlean Suwondo MM CGA dalam rapat sidang istimewa yang digelar DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 7 Juli 2017.
Sidang istimewa dipimpin, Ketua DPRD Sulbar, H Andi Mappangara didampingi Wakil Ketua Drs H Hamzah Hapati Hasan, dan Drs H Harun MM dan dihadiri Gubernur Sulbar,Drs Ali Baal Masdar dan beberapa pimpinan OPD se-Sulbar.Barlean Suwondo dalam sambutannya mengatakan, keuangan Provinsi Sulbar untuk tahun anggaran 2016 telah dikelola dengan baik.
Olehnya itu BPK RI memberi penilaian WTP untuk ketiga kalinya. Hal tersebut diberikan oleh BPK berdasarkan atas beberapa indikator antara lain, kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, kecukupan informasi keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan. ” Atas pengelolaan keuangan tersebut, maka BPK RI memberikan opini WTP,”ungkapnya.
Menanggapi pencapaian opini WTP tersebut, Gubernur Sulbar Drs H Ali Baal Masdar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim OPD Pemprov Sulbar yang telah bekerja maksimal dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan di lingkup Pemprov Sulbar.
Dan mengenai masih adanya rekomendasi dari BPK RI, terdiri atas laporan keuangan yang disusun oleh OPD yang belum memadai, pengelolaan persediaan pada RSUD Provinsi Sulbar dan pengelolaan keungan dan pendapatan daerah tidak tertib, dan proses serah terima sarana dan prasarana hasil pengalihan urusan pemerintahan konkuren belum dilaksanakan.” Kita akan tindaklanjuti rekomendasi tersebut paling lambat 6 bulan ke depan,”kata mantan Bupati Polman dua periode tersebut.
Senada diungkapkan, Ketua DPRD Sulbar, H Andi Mappangara yang ikut memberi apresiasi atas opini WTP untuk ketiga kalinya diraih oleh Pemprov Sulbar. Upaya keras yang membuahkan hasil WTP tersebut, kata Andi Mappangara, tidak lepas akan peran serta DPRD selaku mitra pemerintah, yang selama ini telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulbar.(yus/ade)
Sidang istimewa dipimpin, Ketua DPRD Sulbar, H Andi Mappangara didampingi Wakil Ketua Drs H Hamzah Hapati Hasan, dan Drs H Harun MM dan dihadiri Gubernur Sulbar,Drs Ali Baal Masdar dan beberapa pimpinan OPD se-Sulbar.Barlean Suwondo dalam sambutannya mengatakan, keuangan Provinsi Sulbar untuk tahun anggaran 2016 telah dikelola dengan baik.
Olehnya itu BPK RI memberi penilaian WTP untuk ketiga kalinya. Hal tersebut diberikan oleh BPK berdasarkan atas beberapa indikator antara lain, kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, kecukupan informasi keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan. ” Atas pengelolaan keuangan tersebut, maka BPK RI memberikan opini WTP,”ungkapnya.
Menanggapi pencapaian opini WTP tersebut, Gubernur Sulbar Drs H Ali Baal Masdar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim OPD Pemprov Sulbar yang telah bekerja maksimal dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan di lingkup Pemprov Sulbar.
Dan mengenai masih adanya rekomendasi dari BPK RI, terdiri atas laporan keuangan yang disusun oleh OPD yang belum memadai, pengelolaan persediaan pada RSUD Provinsi Sulbar dan pengelolaan keungan dan pendapatan daerah tidak tertib, dan proses serah terima sarana dan prasarana hasil pengalihan urusan pemerintahan konkuren belum dilaksanakan.” Kita akan tindaklanjuti rekomendasi tersebut paling lambat 6 bulan ke depan,”kata mantan Bupati Polman dua periode tersebut.
Senada diungkapkan, Ketua DPRD Sulbar, H Andi Mappangara yang ikut memberi apresiasi atas opini WTP untuk ketiga kalinya diraih oleh Pemprov Sulbar. Upaya keras yang membuahkan hasil WTP tersebut, kata Andi Mappangara, tidak lepas akan peran serta DPRD selaku mitra pemerintah, yang selama ini telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulbar.(yus/ade)