Nur Alam Kembali Dipanggil KPK, Langsung Ditahan?

Rabu, 5 Juli 2017 - 10:46 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam kembali dijadwalkan menghadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/7). Nur Alam bakal menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya setelah berstatus tersangka.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha kepada Fajar.co.id. Dikatakan, Nur Alam nantinya akan dimintai keterangannya sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan IUP di wilayah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana tahun 2008-2014.

“Iya benar (hari ini ada jadwal pemeriksaan terhadap Gubernur Sultra Nur Alam, red),” kata Priharsa.

Terakhir Nur Alam menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin 24 Oktober 2016. Saat itu, Nur Alam menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) dan PT Billy Indonesia. Berdasarkan hasil pengembangan kasus tersebut, Nur Alam pun diduga menerima aliran dana sebesar US$ 4,5 juta dari Richorp International Richorp International yang merupakan rekan bisnis dari PT AHB dan PT Billy. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam, Nur Alam pun lolos dari penahanan penyidik KPK.

Saat disinggung apakah pemeriksaan kali ini langsung dilakukan penahanan terhadap Nur Alam, Priharsa belum bisa memastikan hal itu. Menurutnya, itu merupakan kewenangan dari penyidik KPK. “Nanti dicek dulu yah,” singkatnya.

Sekedar diketahui, kasus yang menjerat Nur Alam ini sudah cukup lama bergulir ditangan aparat penegak hukum. Setelah beberapa tahun ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Nur Alam pun lolos. Kejagung saat itu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tapi, belum lama bebas dari jeratan Kejagung, KPK langsung mengambil alih kasus tersebut dan tidak berselang lama Nur Alam langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pasca penetapan tersangka, Nur Alam mencoba menempuh jalur hukum lain dengan mengajukan gugatan praperadilan, tapi sayang Nur Alam kembali harus menelan pil pahit karena kalah dalam gugatan praperadilan melawan KPK.

KPK juga sudah melakukan penggeledahan di rumah pribadi dan kantor Nur Alam di Kendari. Banyak dokumen yang terkait dengan kasus tersebut pun sudah disita oleh KPK. Puluhan saksi juga sudah dimintai keterangan, baik dari pihak perusahaan maupun PNS yang diduga mengetahui kasus itu. (Hrm/Fajar)