Sekjen PAN: Kalau DPD Tidak Buka Pendaftaran, Silakan ke DPW atau DPP

Senin, 10 Juli 2017 - 14:41 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pilkada Serentak 2018 sudah tak lama lagi akan digelar. Partai-partai politik sudah mulai membuka penjaringan atau pendaftaran bakal calon kepala daerah, baik ditingkat kabupaten, kota hingga provinsi. Tak terkecuali Partai Amanat Nasional (PAN). DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menginstruksikan kepada seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk membuka penjaringan bakal calon kepala daerah.

Wakil Sekretaris DPW PAN Sulawesi Tenggara (Sultra) Sofyan Kaepa menjelaskan, berdasarkan hasil konsultasi dengan DPP PAN dalam hal ini Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno sudah memberikan penegasan dengan menginstruksikan kepada DPW PAN Sultra dan DPD Kota Baubau untuk membuka penjaringan bakal calon wakilota Baubau.

“Hasil konsultasi dengan Pak Sekjen memerintahkan kepada DPD untuk membuka penjaringan,” kata Sofyan Kaepa di Jakarta, Senin (10/7).

Selain berkoordinasi dengan DPP PAN, Sofyan juga telah melakukan koordinasi dengan Ketua DPW PAN Sultra, Samsu Umar Abdul Samiun. Hasilnya, DPW diminta untuk membentuk tim penjaringan. “Hasilnya itu akan dilaporkan kepada DPP,” ujarnya.

Terkait dengan polemik atas pernyataan Ketua DPD PAN Baubau, AS Tamrin bahwa PAN Baubau tidak membuka penjaringan karena berkaca dari Pilkada Buton Tengah dan Buton Selatan. Sofyan pelaksanaan Pilkada di dua daerah itu jangan disampakan dengan Pilkada Kota Baubau. Pasalnya, di Baubau ada dua kader yang menyatakan siap untuk maju bertarung di Pilkada.

“Statemen Pak Tamrin mungkin pernyataan pribadi. Karena partai ini bukan milik pribadi, harusnya ada keterlibatan pengurus. Komunikasi partai harus terjalin baik DPD, DPW hingga DPP. Baubau jangan disamakan dengan daerah lain, karena Baubau ini unik dimana ada dua kader yang nyatakan maju dalam Pilawali, jadi langkah partai harus independen dengan membuka penjaringan yang hasilnya itu berbasis survey yang diturunkan partai dan diturunkan oleh calon itu sendiri,” kata kader senior PAN di Sultra ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PAN Sultra, La Ode Mutanafas mengatakan, jika DPD PAN Baubau tidak membuka penjaringan maka DPW PAN Sultra siap untuk mengambil alih pendaftaran bakal calon. Berdasarkan petunjuk Ketua DPW PAN Sultra dalam menghadapi perhelatan pilkada di Baubau DPW dianggap perlu turun langsung untuk mengambil alih proses penjaringan tersebut.

“Kami punya target menang di Baubau. Wajar kalau dilakukan penjaringan, ini adalah jalan tengah karena walikota (AS Tamrin) dan Ketua DPRD (Roslina Rahim) di Baubau adalah kader PAN yang juga berkeinginan untuk maju. Sehingga dibutuhkan konsolidasi kolektif dari semua kader untuk memenangkan calon yang nantinya mendapatkan restu atau SK dari DPP PAN,” kata pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Sultra ini.

Olehnya itu, jika ada klaim yang mengatakan PAN Baubau tidak membuka pendaftaran itu adalah klaim sepihak dan prematur yang akan berimplikasi lemahnya solidaritas kader. “Karena itu PAN tetap membuka ruang, dua kader Pak Tamrin dan Ibu Roslina Rahim sama-sama punya peluang, termasuk bakal calon diluar partai,” urainya.

Dua keterangan kader PAN Sultra itu dipertegas dengan pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eddy Soeparno. Eddy yang dikonfirmasi fajar.co.id menegaskan pihaknya telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh DPW dan DPD yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018 untuk segera membuka pendaftaran.

“Kita sudah instruksikan kepada seluruh DPW dan DPD untuk segera membuka pendaftaran,” tegas Eddy.

Bahkan, lanjutnya, setiap bakal calon yang tidak diterima di daerah bisa langsung melakukan pendaftaran di kantor DPP di Jakarta. Sampai saat ini, lanjutnya sudah ada beberapa bakal calon di seluruh Indonesia sudah mendaftar di DPP.

“Kalau DPD belum membuka pendaftaran, bacalon bisa mendaftar di DPW atau DPP. Kapan saja bisa mendaftar. Beberapa bacalon dari berbagai daerah di seluruh Indonesia bahkan sudah mendaftar langsung di DPP,” ucapnya. (Hrm/Fajar)