Berikan Keterangan Palsu, Miryam Didakwa 12 Tahun Penjara

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Majelis hakim PN.Tipikor Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar atas nama terdakwa Miryam S Haryani.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa mantan Anggota Komisi II DPR Fraksi Hanura tersebut telah memberikan keterangan tidak benar dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP, dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman Dan Sugiharto.

“Yaitu dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dengan mencabut semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang menerangkan antara lain adanya penerimaan uang dari Sugiharto, dengan alasan pada saat pemeriksaan penyidikan telah ditekan dan diancam oleh tiga orang penyidikan KPK, padahal alasan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar,” kata Jaksa KPK Kresno Anto Wibowo, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/7).

Kresno mengatakan, keterangan Miryam itu dilakukan dalam sidang pemeriksaan saksi Irman dan Sugiharto pada 23 Maret 2017 lalu. Dalam sidang itu, majelis hakim menanyakan Miryam soal BAP dalam empat kali pemeriksaan pada penyidikan kasus e-KTP.

Yakni, BAP 1 Desember 2016, BAP 7 Desember 2016, BAP 14 Desember 2016, dan BAP 24 Januari 2017. BAP tersebut diakui Miryam telah diparaf dan ditandatangani.

“Namun terdakwa mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam BAP tersebut dengan alasan isinya tidak benar, karena pada saat penyidikan telah ditekan dan diancam oleh tiga orang penyidik KPK yang memeriksanya,” jelasnya.

Menurutnya, saat itu majelis hakim telah memperingatkan Miryam untuk berkata jujur dan pencabutan BAP harus didasari alasan yang logis. Hakim juga telah memperingatkan Miryam akan adanya pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar. Namun, Miryam tak menggubrisnya.

“Sehingga Hakim memerintahkan Penuntut Umum agar pada sidang berikutnya menghadirkan tiga orang penyidik yang pernah memeriksa terdakwa sebagai saksi verbal lisan yang akan dikonfrontir keterangannya dengan terdakwa,” ujarnya.

Selanjutnya, JPU menghadirkan tiga penyidik KPK yakni Novel Baswedan, A. Damanik, dan M. I Susanto dalam sidang. Dalam sidang, ketiganya membantah keterangan Miryam.

Mereka menyatakan bahwa dalam empat kali pemeriksaan, Miryam diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa, dan mengoreksi keterangannya pada setiap akhir pemeriksaan, sebelum kemudian diparaf dan ditandatangani.

“Selain itu, pada setiap awal pemeriksaan lanjutan, terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membaca dan mengoreksi keterangan yang pernah diberikan pada pemeriksaan sebelumnya,” jelasnya.

Namun, Miryam berkukuh dengan pencabutan BAP soal pemberian uang dari Sugiharto tersebut. Dia juga tetap dengan pengakuannya ditekan oleh penyidik.

Menurut Jaksa, keterangan Miryam dalam sidang e-KTP yang mencabut semua BAP dengan alasan diancam penyidik KPK adalah keterangan yang tidak benar. Sebab, hal itu bertentangan dengan keterangan tiga penyidik selaku saksi verbal lisan maupun bukti-bukti lain berupa dokumen BAP yang telah dicoret-coret (dikoreksi) dengan tulisan tangan Miryam, maupun rekaman video pemeriksaan yang menunjukkan tidak adanya tekanan dan ancaman.

Atas perbuatannya, Miryam terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara, sebab ia dijerat Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. (Fajar/jpg)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...