Blokir Telegram, Kemenkominfo Kena Kritik Pedas DPR, Katanya…

Sabtu, 15 Juli 2017 19:53

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Sukamta menyebut bahwa pemerintah belum memiliki aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang spesifik mengenai pemblokiran atas sebuah situs atau aplikasi berbasis elektronik. Belum adanya PP pemblokiran tersebut menyebabkan tindakan pemerintah kerap memunculkan kegaduhan daripada penyelesaian tuntas.Sebagai contoh, lanjut dia, pemerintah akan bertindak tegas kepada Google, Facebook dan Twitter yang mangkir bayar pajak, tapi hingga saat ini belum ada perangkat untuk memaksa. “Termasuk dalam hal ini isu pemblokiran terhadap Telegram yang dianggap tidak membuat filter terhadap konten berbau radikalisme,” ujar Sukamta saat dikonfirmasi, Sabtu (15/7).Menurut Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada Pasal 40 ayat (2a), (2b) dan (6), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) tersebut diamanatkan pemerintah agar membuat peraturan pemerintah (PP).Sehingga tanpa aturan yang jelas, secara teknis, pasti akan timbul masalah. Apalagi, cara kerja pemblokiran belum ada pedoman yang jelas dan baku.”Sebaiknya pemerintah menghindari asal main blokir sedangkan fiksasi belakangan. Ini bisa mengancam kehidupan berdemokrasi di  negeri kita,” tegasnya.Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir Telegram sejak kemarin (14/7). Kementerian yang dikomandoi Rudiantara itu menilai bahwa Telegram kerap digunakan teroris dalam bertukar informasi.

Komentar