Pemerintah Ingin Tutup Medsos? Fadli Zon: Saya Kira Harus Dilawan

Sabtu, 15 Juli 2017 - 16:38 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengecam langkah pemerintah yang akan menutup semua media sosial (medsos). Fadli menilai ancaman ini sama dengan semangat pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

“Pemerintah ini sedang menuju kediktatoran gaya baru karena dia melihat medsos ini tidak bisa dibendung,” kata Fadli di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, pemerintah sepertinya sedang khawatir dengan keberadaan medsos yang mengganggu konsolidasi kekuasaan. Menurutnya, pemikiran semacam itu tak bisa dibenarkan.

“Saya kira harus dilawan,” ujar anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.

Padahal, kata Fadli, penguasa saat ini dahulu sangat getol berkampanye di medos, termasuk untuk menyebar kampanye hitam dengan memanfaatkan jasa para buzzer. “Nah sekarang ketika tidak bisa dikendalikan mau menghapuskan,” katanya.

Fadli menegaskan, sebenarnya pemerintah bisa saja melakukan penyaringan terhadap konten-konten yang dianggap negatif. Langkah itu bisa dilakukan tanpa harus menutup medsos.

Menurut Fadli, langkah penyaringan bisa dimulai dari pembelian SIM card. “Tapi itu kan pemerintah sendiri yang tidak mau,” katanya.

Selain itu, sambung Fadli, pemerintah pada era dulu memang bisa mengendalikan dan memberedel media-media mainstream. Sedangkan medsos memang tidak bisa dibendung pemerintah

“Kita ini tidak mungkin melawan teknologi dan kemajuan-kemajuan berkomunikasi yang sudah dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan, medsos bukan hanya sebagai komunikasi interpersonal tapi menjadi bagian kegiatan ekonomi. Menurut dia, ekonomi kreatif, memasarkan produk-produk bisa dilakukan di medsos dengan jejaring yang semakin luar.

“Jadi, kalau ada  rencana pemerintah menghapus medsos saya kira harus dilawan,” tegas Fadli.

Menurut Fadli,  sebagai sebuah instrumen teknologi medsos itu adalah jadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat. “Jadi tidak bisa hak untuk menggunakan ini dilarang pemerintah,” pungkasnya. (Fajar/jpnn)