Ternyata Ini Alasan Polri Desak Pemerintah Blokir Telegram

Senin, 17 Juli 2017 12:03

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) awalnya tidak meminta pemerintah memblokir Telegram. Namun, akhirnya mereka berpikir itu harus dilakukan.Hal ini menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, penyedia Telegram enggan memberi akses bagi pihaknya untuk menelusuri kecurigaan aplikasi tersebut menjadi alat komunikasi para teroris.Termasuk, siapa yang menyebarkan paham radikal dan memerintahkan melakukan pengeboman pada sejumlah wilayah di Indonesia.”Tapi nggak dilayani. Nggak ditanggapi. Ya kalau nggak ditanggapi kita tutup,” ujar Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

Tito menjelaskan, kecurigaan Polri bahwa aplikasi Telegram digunakan untuk komunikasi para teroris menguat karena aplikasi Telegram memiliki fitur end to end encryption.Jadi, pesan, video, dan foto yang dikirimkan via Telegram tidak bisa dibaca oleh orang lain. Termasuk oleh pihak Telegram sendiri, penjahat cyber, dan juga lembaga penegak hukum.
Lalu, fitur Telegram juga mampu menampung grup hingga 10 ribu. Akhirnya di sana juga bisa menyebarkan paham-paham radikal atau mengajarkan langsung cara membuat bom hingga terjadilah fenomena lone wolf self radicalitation.Dengan aplikasi Telegram, teroris dan jaringan serta individu yang terpengaruh paham radikal tersebut pun tidak perlu bertatap muka.Lagi pula kata Tito, dari hasil penelusuran Densus 88, ada sejumlah kasus aksi terorisme yang menggunakan aplikasi tersebut.”Jadi gini telegram ini dari hasil temuan Polri khususnya densus. Ada 17 kasus yang terjadi semenjak 2016 termasuk bom Tamrin. Semua dari hasil investigasi menggunakan saluran komunikasi telegram,” ungkapnya.

Komentar


VIDEO TERKINI