Giilran Anak Buah Setya Novanto Dicekal KPK, Kasusnya…

  • Bagikan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun 2016. Kali ini, KPK mencegah Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi untuk bepergian ke luar negeri. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pencegahan Fayakhun dilakukan terkait penyidikan kasus yang menjerat pejabat Bakamla, Nofel Hasan (NH). "Pencegahan dilakukan selama enam bulan terhitung sejak akhir Juni lalu," kata Febri saat ditemui di gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/7). Selain itu, kata Febri, KPK juga meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah seseorang dari pihak swasta bernama Erwin Arief. Menurut Febri, pencegahan Fayakhun dan Erwin dilakukan lantaran terkait adanya informasi baru dalam kasus suap terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Saat ini, lanjut Febri, KPK tengah mendalami proses penganggaran proyek satelit monitoring senilai Rp 402,7 miliar itu di DPR. Selain itu, pencegahan dilakukan berdasar Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Di mana, pencegahan dilakukan agar apabila KPK membutuhkan keterangan pihak tertentu, orang tersebut tidak sedang berada di luar negeri. "Karena penyidik membutuhkan keterangan yang bersangkutan sebagai saksi dalam perkara yang sedang berjalan," ujar Febri. Mitra kerja Bakamla di DPR adalah Komisi I, terhitung sejak 25 November 2015. Permasalahan anggaran Bakamla, menjadi salah satu yang ikut dibahas bersama dengan Komisi Pertahanan selaku mitra kerjanya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan