DPD Desak Pemerintah Cabut Moratorium Pemekaran

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - DPD RI mendesak pemerintah untuk segera mencabut moratorium Daerah. Tuntuan itu disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Itu dalam Rapat Kerja DPD RI, Komite I DPD RI dengan Wakil Presiden di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

JK diminta untuk mengusulkan dan merekomendasikan kepada Presiden segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Peraturan tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).

Selain itu, DPD RI juga mendorong penataan daerah, utamanya pemekaran daerah sebagai pilihan rasional objektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah, membuka ruang kreasi dan inovasi daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik sebagai komitmen dan keberpihakan kepada daerah.

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyatakan bahwa Rapat Kerja Sekaligus konsultasi DPD RI ke Wakil Presiden selaku Ketua DPOD adalah hal yang tepat untuk mendapatkan penjelasan mengenai moratorium DOB.

“Penataan daerah merupakan bukti komitmen dan keberpihakan DPD RI kepada daerah, saat ini kami datang ke tempat yang tepat yaitu Wakil Presiden selaku ketua DPOD dan sekaligus mencari penjelasan mengenai permasalahan pembentukan DOB dan hal-hal yang terkait dengan daerah,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini DPD mengapresiasi UU Pemda No. 23/2014 karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah melakukan akselerasi pembangunan sesuai kepentingan strategis nasional.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor :


Comment

Loading...