Hizbut Tahrir Indonesia Melawan, Kapolri Mengancam

Kamis, 20 Juli 2017 13:07

“Pemerintah tidak bisa menghentikan kami. Dakwah kan perintah Allah, masa mau dilarang,” tegas Luthfi AfandiKarena itu, pihaknya tak akan menghentikan segala aktivitas apapun seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.“Termasuk segala atribut HTI dan kantor HTI tetap kami gunakan,” ucapnya.Justru, pihaknya mempertanyakan alasan pemerintah mencap HTI berseberangan dengan Pancasila dan ideologi negara.Pihaknya mengklaim, segala aktivitas HTI sudah sesuai dengan koridor hukum berorganisasi dan bernegara.“Apakah ada kegiatan HTI yang meresahkan, merugikan dan merusak? Kami tidak melakukan kekerasan. Kenapa disudutkan?” ujar Luthfi Afandi.Terpisah, Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, mengatakan, pemerintah sudah mencabut legalitas HTI sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Maka, semua gerakan yang menyangkut HTI baik dilaksanakan secara kelompok atau individu adalah pelanggaran hukum.”Kalau mungkin ada yang berkeberatan gunakan mekanisme hukum. Silakan gugat,” kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2017).Tito meminta HTI tidak menggelar aksi demonstrasi, apalagi menskenariokan untuk kaos. Dia memastikan akan memproses hukum terhadap pihak-pihak yang merencanakan aksi berujung anarkistis.”Kami mengimbau dan me-warning jangan melakukan aksi anarkistis. Karena kalau aksi anarkistis terjadi bukan Perppu yang akan kami terapkan tapi UU Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 107 b (kejahatan terhadap keamanan negara, red). Itu berhubungan dengan keamanan negara,” tegas Tito.Ia menambahkan, dalam UU ditegaskan larangan mengganti ideologi atau gerakan yang bertentangan dengan Pancasila. Siapa pun pihak yang melaksanakan gerakan kemudian menimbulkan kerusuhan atau korban jiwa, maka dapat diproses pidana.

Komentar