RUU Pemilu Disahkan, Yusril Ungkap Kepentingan Jokowi

Jumat, 21 Juli 2017 - 20:37 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – RUU Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan menjadi UU melalui sidang paripurna DPR. Sidang paripurna yang dilaksanakan Kamis malam hingga Jumat dinihari (21/7/2019) diwarnai aksi walk out.

Salah satu isu krusial dalam UU Pemilu yang masih jadi perdebatan yakni penetapan presidential threshold (PT) 20-25 persen. Maksudnya, parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengajukan calon presiden.

Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra membeberkan siapa yang paling berkepentingan dengan penetapan ambang batas pencapresan 20 persen.

“Yang punya kepentingan siapa, Jokowi atau partai-partai itu. Partai-partai itu tidak punya kepentingan apapun dengan Jokowi, tapi nanti Jokowilah yang berkepentingan dengan mereka agar dapat dukungan presidential threshold 20 persen,” ujar Yusril, Jumat (21/7).

Yusril menjelaskan, dalam mengikuti Pemilihan Presiden 2019, Jokowi harus membuat kesepakatan dengan harga tinggi dengan partai-partai yang mendukungnya selama ini.

“Andaikata Jokowi baru dapat 17 persen dukungan, dia pun harus deal lagi dengan partai kecil yang punya suara tiga persen kursi di DPR,” katanya.

Yusril mengaku khawatir jika Jokowi tidak paham dengan permainan partai-partai tersebut. Pada akhirnya akan membuat Jokowi terjebak dalam deal-deal yang bisa saja hanya menguntungkan partai-partai pendukungnya, tetapi tidak menguntungkan bangsa dan negara.

Beragam kesepakatan bisa dibuat, seperti keuntungan materi maupun bagi-bagi jabatan mulai dari menteri, dubes, komisi-komisi negara sampai direksi dan komisaris BUMN.

“Makin banyak deal yang dilakukan, makin banyak pula orang-orang tidak kompeten mengisi jabatan-jabatan publik. Yang akhirnya potensial menjerumuskan bangsa dan negara ini,” tegasnya.

Berikut 5 poin penting dalam UU Pemilu:

  1. Presidential Threshold: 20-25 Persen

Presidential threshold adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden. Presidential threshold 20-25% maksudnya adalah parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPR dan/atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu sebelumnya.

  1. Parliamentary Threshold: 4 Persen

Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Ini berarti parpol minimal harus mendapat 4 persen suara untuk kadernya bisa duduk sebagai anggota dewan.

  1. Sistem Pemilu: Terbuka

Sistem proporsional terbuka berarti di kertas suara terpampang nama caleg selain nama partai. Pemilih juga bisa mencoblos langsung nama caleg yang diinginkan.

  1. Dapil Magnitude: 3-10

Dapil magnitude atau alokasi kursi per dapil yakni rentang jumlah kursi anggota DPR di setiap daerah pemilihan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 8/2012 disebutkan jumlah kursi di setiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Hal ini yang disepakati.

  1. Metode Konversi Suara: Sainte Lague Murni

Metode konversi suara mempengaruhi jumlah kursi setiap parpol yang lolos ke DPR. Metode sainte lague murni menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode sainte lague ini dalam melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar. (Fajar/pojoksatu)