Yakini Alquran Berjumlah 40 Juz, Pengikut Aliran Sesat Ini Akhirnya Taubat – FAJAR –
Sulbar

Yakini Alquran Berjumlah 40 Juz, Pengikut Aliran Sesat Ini Akhirnya Taubat

Dialog radikalisme Kemenang Polman, Senin (24/7/2017). Foto: ParePos/FAJAR Group)

FAJAR.CO.ID, POLMAN — Aliran sesat ini diakui ada oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Polman, Imran Kaljubi. Namun, ia menyebut bahwa aktivitasnya telah berhasil diredam.

Menurut Imran, kelompok aliran sesat tersebut mengklaim Alquran berjumlah 40 juz, padahal sejatinya cuma 30 juz. “Alhamdulillah, sudah kami sikapi, dan mengajak mereka untuk bertaubat disaksikan oleh MUI,” kata Imran dalam dialog kerukunan intern umat beragama menyoal radikalisme di Aula Kantor Kemenag Polman, Sulawesi Barat, Senin pagi (24/7/2017).

Dialog kerukunan intern umat beragama tersebut dihadiri Kapolres Polman, AKBP Hanny Andhika Sarbini, dan Komisi Fatwa MUI Sulawesi Tenggara, DR Abdul Gaffar. Hadir pula perwakilan MUI, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Kesra Pemkab Polman, ormas Islam, perguruan tinggi, pesantren, aktivis dakwah, serta KUA se-Kabupaten Polman.

Imran Kaljubi mengatakan, kegiatan itu dimaksudkan untuk mempersatukan ide tentang bagaimana masyarakat dapat berbangsa dan bernegara yang baik dengan tetap menjunjung nilai agama masing-masing.

Selain terkait radikalisme, dialog itu juga sekaligus menyikapi pembubaran ormas Islam HTI oleh pemerintah sesuai Perppu yang diterbitkan.

Kapolres Polman, AKBP Hanny Andhika Sarbini, mengatakan, dalam menyikapi terbitnya Perppu ormas itu, pihaknya langsung mengambil langkah-langkah dengan menggandeng sejumlah tokoh ormas, aktivis, LSM, dan akademisi.

Hal itu dilakukan untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan bahwa radikalisme harus dihilangkan dengan mengedepankan persatuan dan kebersamaan. “Kita harus serius menyikapi radikalisme sehingga sepakat untuk menyampaikan hal yang berbau radikal dan menyampaikan isi Perppu, karena pemerintah menganggap Perppu itu sangat perlu,” katanya.

Terkait khilafah, DR Abdul Gaffar menjawab, konsep khalifah bukanlah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah pemerintahan, namun esensi bernegara adalah bagaimana ada orang atau pemimpin yang dapat mengatur seluruh komponen yang ada di dalam suatu wilayah.

“Itulah khilafah (pemerintahan), kalau Khilafah Islamiyyah itu pasti masalah, karena pasti akan merubah sistem negara. Jangan ada keinginan merubah negara karena ini konsensus bersama,” ujarnya.

Abdul Gaffar juga mengatakan, sistem pemerintahan negara Indonesia sudah bagus, namun ada segelintir orang atau oknum yang ingin mengubah sistem. “Tidak ada organisasi yang jelek, hanya oknum tertentu yang menjelekkan,” katanya.

Ia mengakui, munculnya paham radikalisme karena kesalahan oleh oknum itu sendiri yang tidak memahami sumber bacaan. “MUI hanya melarang ciri-ciri karakter organisasi yang menyimpan, karena tidak semua organisasi termasuk sesat, tidak semua buruk ada juga yang baik,” ujarnya. (parepos/fajar)

 

loading...

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!