Jokowi Terkesan Dukung Pelemahan KPK, Ini Pembelaan dari Istana…

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan, PKB, PPP, NasDem, Hanura, dan PAN yang tergabung dalam Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) masih getol memperjuangkan misinya. Semua partai tersebut berasal dari partai koalisi pendukung pemerintah.

Hal ini pun mengundang kesan bahwa niat Pansus Hak Angket melemahkan KPK juga direstui Presiden Joko Widodo. Namun, pihak istana membela presiden bahwa Pansus Hak Angket tak ada sangkut pautnya dengan kepala negara.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Prabowo, menyatakan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, eksekutif tidak bisa mengintervensi ranahnya legislatif.

“Terkait hak angket kan presiden sampaikan itu domain DPR, presiden tak bisa intervensi. Itu kewenangan hak konstitusional DPR,” kata Johan di kompoleks Istana Negara Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Kondisinya menurut dia akan berbeda ketika berkaitan dengan revisi UU KPK. Karena merubah UU ada keterlibatan pemerintah dan DPR, presiden bisa menolak.

“Ketika revisi UU KPK waktu itu kan ada domain presiden. Baru bersikap. Ngerti enggak bedanya? revisi kan ada DPR dan pemerintah,” tandas dia. (fat/jpnn/fajar)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...