KPK Sayangkan Sikap Menkumham yang Mengizinkan Muhtar Ependy Hadir di Rapat Angket

Kamis, 27 Juli 2017 - 20:56 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan Kementerian Hukum dan HAM tidak berkoordinasi untuk mengizinkan Muhtar Ependy, terpidana pemberian kesaksian tidak benar di kasus suap sengketa Pilkada di MK, hadir dalam Rapat Angket di DPR.

Hal itu mengingat status Muhtar yang juga masih sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Empat Lawang dan Palembang di Mahkamah Konstitusi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain sebagai terpidana di bawah domain Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Muhtar merupakan tersangka yang proses hukumnya masih ditangani saat ini. Karena itu, semestinya Menkumham Yasonna H Laoly tidak serta-merta memberikan izin kepada Muhtar untuk memenuhi undangan pansus angket.

Muhtar Ependy bersama Miko Fanji Tirtayasa diambil sumpahnya di rapat Pansus Hak Angket KPK. (Dok.Jawa Pos/JawaPos.com)

“Kita berharap seharusnya ada koordinasi-koordinasi yang dilakukan karena yang bersangkutan sedang juga menjadi tersangka dan kasusnya sedang ditangani KPK. Namun memang ketika eksekusi telah dilakukan ada domain menkumham di sana,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/7).

Febri mengaku tidak mengetahui dasar Menkumham memberikan izin kepada Muhtar. Selain itu, KPK mempertanyakan alasan Kemenkumham tidak berkoordinasi dengan KPK terkait pemberian izin itu.

“Apalagi pihak-pihak kementerian di bawah Presiden Jokowi mengatakan, berkomitmen untuk pemberantasan korupsi. Nah itu kan seharusnya diperlihatkan dari kordinasi yang intens dengan institusi penega‎k hukum, apalagi terkait dengan penanganan perkara yang masih berjalan,” paparnya.

Untuk diketahui, Selasa, 25 Juli lalu, Muhtar Ependy dihadirkan dalam rapat pansus angket KPK di DPR. Saat itu, Muhtar meluapkan kekesalannya terhadap KPK, termasuk kepada penyidik Novel Baswedan.

Muhtar Ependi merupakan terpidana memberikan keterangan palsu dalam sidang kasus suap sengketa pilkada sejumlah daerah yang melibatkam mantan Ketua MK, M Akil Mochtar. Dia disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Akil.

Pada Maret 2017, KPK kembali menetapkan Muhtar sebagai tersangka kasus suap sengketa Pilkada Empat Lawang dan Palembang di MK. Dia bersama-sama Akil diduga menerima suap terkait pengurusan sengketa pilkada di dua daerah tersebut. (Fajar/JPG)