Terkesan Lepas Tangan, Pernyataan Presiden Soal Threshold Dinilai Mengelikan

Sabtu, 29 Juli 2017 09:17

Dengan melandaskan Pilpres 2019 kepada hasil Pileg 2014 memberikan makna bahwa siklus kepemimpinan nasional yang selama ini dalam ketatanegaraan dan konstitusi kita selama lima tahun, akan bisa begeser kepada siklus 10 tahun.”Tentu kalau ini yang terjadi maka akan melanggar konstitusi kita,” tandasnya.Sebelumnya Jokowi juga mengatakan bahwa UU Pemilu merupakan produk dari DPR, bukan pemerintah.”Betul yang disampaikan Pak Jokowi bahwa UU adalah produk di DPR, tapi sepertinya beliau lupa bahwa sesuai dengan konstitusi kewenangan membuat UU dilakukan oleh DPR bersama-sama Pemerintah. Belum lagi publik harus mengetahui bahwa RUU Penyelenggaraan Pemilu adalah inisiatif Pemerintah. Dan dalam pembahasan pemerintahlah yang sejak awal kekeuh menginginkan presidential threshold 20-25 persen,” sesalnya.Atas dasar itulah, lanjut Didik, pasca penetapan presidential threshold 20-25 persen, Partai Demokrat merasa perlu menegakkan mandatory konstitusi tersebut sebagai bagian check and balances pelaksanaan dan kinerja pemerintah dalam konteks pengelolaan negara yang berbasis good and clean governance agar tetap berjalan pada jalan yang benar serta tidak melanggar konstitusi.

Bagikan berita ini:
4
1
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar