Ini Pembelaan Anggota Fraksi NasDem Terkait Pidato Victor Laiskodat

Jumat, 4 Agustus 2017 - 17:46 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kecaman pada isi pidato Ketua DPP Partai Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat, terus mengalir. Victor pun telah dilaporkan Gerindra ke Bareskrim Polri, Jumat (4/8/2017). Laporan itu tertuang dalam LP/773/VIII/2017/Bareskrim.

Victor dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 UU ITE, pasal 156 KUHP dan UU 40 tahun 2008 tentang diskriminasi.

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Johnny G Plate, memberi pembelaan. Rekan separtai Victor ini mengaku ikut hadir dalam acara deklarasi calon bupati se-Nusa Tenggara Timur di Kupang dan mendengar langsung pidato Victor ketika itu.

“Saya ada disitu, kan kami lagi di dapil,” kata Johnny kepada wartawan, Jumat (4/8/2017).

Jhonny keberatan jika koleganya itu dituding melakukan persekusi, fitnah, dan provokasi. Sebab penjelasan Victor saat ini, menurut Jhonny, tentang menjaga Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

“Makanya muncul Perppu nomor 2. Perppu harus didukung untuk jaga Pancasila dan UUD 45. Viktor konteksnya mendukung dan menjaga Pancasila. Semua usaha untuk ganti Pancasila dan UUD 45 dengan ideologi lain berarti ingin menghacurkan NKRI dan ganti NKRI dengan ideologi lain yang disebut Viktor khilafah. Khilafah berbeda ideologinya dengan Pancasila. Dalam Pancasila ada ideologi Ketuhanan Yang maha Esa. Agama-agama Islam, nasrani Katolik, Protestan dan agama lokal. Bukan ganti sistem yang khilafah atau syariah seperti yang dimaksudkan. Itu konteksnya,” urai Jhonny.

Nah, lanjut Jhonny, jika sampai ada ormas, parpol, dan priadi yang menolak Perppu 2/2017, menolak penguatan terhadap Pancasila dan konstitusi negara sama saja mendukung dan menghancurkan Pancasila dengan ideologi lain. Hal itulah yang ditolak oleh Victor.

“Kita mau jaga Pancasila UUD 45 menjadi kewajiban semuanya, warga negara, ormas, parpol, kelompok masyarakat untuk memperkuat ideologi negara. Tapi Perppu nggak batasi partisipasi ormas parpol kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pembangunan bangsa untuk capai tujuan negara seperti dalam pembukaan UUD 45 alinea ke 4. Kalau nolak itu berarti nolak konstitusi, tujuan negara, ideologi negara,” imbuhnya, memaparkan.

Ia tetap berpendapat, apa yang disampaikan Victor dalam acara di Kupang itu tidaklah salah. Victor hanya menggunakan bahasa keseharian konstituennya. Justru kata dia Victor menyampaikan perkembangan politik tingkat nasional lewat konteks edukasi politik untuk masyarakat di dapilnya.

“Keterusterangan politik Pak Victor yang disampaikan secara gamblang pada rakyatnya. Tidak gunakan bahasa kiasan atau parpol yang membingungkan,” tegasnya.

Salah satu ucapan Victor yang dipermasalahkan yakni ajakan untuk membunuh.

“Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan semua harus shalat. Saya tidak provokasi, tetapi orang Timur yang semua itu berarti tunggu nanti negara hilang kita bunuh pertama mereka, sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil, kita yang eksekusi mereka. Lu telepon lu punya ketua umum di sana, suruh jangan tolak-tolak itu Perppu yang melarang untuk.. Perppu Nomor 2 tahun 2017,” demikian petikan pidato Victor.

Jhonny pun mengulas, dahulu PKI pernah menentang Pancasila dan akhirnya dilawan. Ideologi PKI berhasil ditumpas. Namun ketika itu bukan hanya ideologi, tapi simpatisannya juga ikut dibunuh.

“Kalau sekarang konteksnya khilafah, Pancasila dihadapkan. Hal yang sama bisa terjadi. Jangan sampai kita dibunuh, jangan sampai. Karenanya harus bunuh ideologi itu, bukan orangnya, ideologinya jangan sampai berkembang, dimatikan, ideologinya stop, ga boleh. Kita harus ambil lebih cepat jangan biarkan dia berkembang lalu nggak bisa dikendalikan. UUD 45 terancam bubar, begitu bubar, Pak Victor nyambung lihat yang terjadi di Timur Tengah, Suriah, negerinya hancur, saling bunuh, apakah kita ingin hancur seperti itu, maka ideologi harus dibunuh di Indonesia,” bebernya. (wid/rmol/fajar)