Jangan Cuma KPK, DPR Juga Dituntut Soroti Kinerja Kejaksaan

Minggu, 6 Agustus 2017 14:27

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tindakan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Pemekasan, Madura, beberapa hari lalu mengisyaratkan bahwa masih adanya celah korupsi di tataran bawah akibat belum maksimalnya fungsi penegakan hukum di Tanah Air.Dalam aksi OTT tersebut, KPK menangkap Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Rudy Indra Prasetya. Mereka dijadikan tersangka suap dalam kasus penyelewengan pengelolaan dana Desa Dasok. Besarnya Rp 250 juta.Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, mengatakan bahwa OTT KPK pada bupati dan Kajari menjadi bukti bahwa masih adanya celah korupsi di tataran bawah. Semestinya, kata dia, persoalan tersebut menjadi perhatian DPR secara komprehensif. “Fungsi pengawasan mereka (DPR) bukan hanya untuk KPK,” ujarnya di Jakarta, kemarin (5/8/2017).Saat ini, menurut dia, DPR justru mengkritisi KPK yang kinerjanya banyak mendapat apresiasi publik. Sementara itu, lembaga penegak hukum lain, seperti kejaksaan, belum mendapat prioritas para politikus di Senayan. Padahal, kinerja kejaksaan selama ini sering dikeluhkan masyarakat.Terpisah, Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla, memuji kinerja KPK yang berhasil mengungkap dugaan penyimpangan implementasi dana desa di Pamekasan. JK berharap operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK itu menjadi shock therapy bagi semua aparatur untuk tidak mencoba bermain-main dengan dana desa.”Sudah bagus ada (OTT) itu, nanti diperbaiki supaya lainnya tidak berbuat,” kata JK di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), kemarin (5/8/2017).

Bagikan berita ini:
4
8
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar