Sekjen DPR tak Penuhi Panggilan KPK, Hmm.. Takut yaa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Sekretaris Jenderal DPR RI Ahmad Juned tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedianya Ahmad akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pengadaan satelit monitor Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk tersangka Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan.

Diduga kuat, Ahmad mangkir lantaran takut dikorek informasi terkait proses pembahasan anggaran proyek satelit monitor di DPR. Mengingat, penyidik sedang mengusut dugaan keterlibatan anggota dewan dalam memuluskan anggaran proyek itu.

"Yang bersangkutan tidak ada keterangan. Belum diperoleh keterangan atas ketidakhadirannya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Jumat (11/8).

Nofel merupakan orang kelima yang dijerat KPK dalam kasus tersebut. Nofel diduga bersama-sama dengan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi yang juga Kuasa Pengguna Anggaran menerima hadiah atau janji dari Dirut PT Melati Techonofon Indonesia Fahmi Dharmawansyah, dan dua anak buahnya M Adami Okta dan Hardy Stefanus terkait pengadaan satelit monitor di Bakamla. Nofel diduga menerima 104.500 dolar AS dari nilai kontrak sebesar Rp 220 miliar.

Dalam persidangan terdakwa Fahmi Dharmawansyah membeberkan informasi adanya aliran dana sebesar enam persen dari nilai dua proyek senilai Rp 400 miliar atau Rp 24 miliar yang telah diberikan kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi untuk sejumlah anggota DPR.

Uang diberikan Fahmi Dharmawansyah untuk memuluskan pembahasan‎ anggaran di DPR. Sejumlah legislator yang disebut menerima aliran dana antara lain anggota Komisi XI DPR dari PDIP Eva Sundari, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB Bertus Merlas dan Donny Priambodo, anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor :


Comment

Loading...