Golkar Disarankan Jangan Ngotot Dukung Deddy Mulyadi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menilai Partai Golkar akan membuat Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018 makin dinamis andai tak mengunci diri dengan memaksa mengusung calon gubernur.

Sebab, partai berlambang beringin hitam itu bisa memecah kebuntuan dengan memunculkan nama-nama kader-kadernya yang potensial untuk diusung.

Menurut Asep, jika Golkar memaksakan diri mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur maka partai pimpinan Setya Novanto itu justru bakal terkunci. Sebaliknya jika Golkar mulai memunculkan kader-kadernya sebagai calon wakil gubernur, maka hal itu justru membuka lebih banyak kemungkinan untuk membangun koalisi.

Asep mengatakan, Golkar bisa menyodorkan alternatif dengan menawarkan kadernya sebagai calon wakil gubernur. “Karena kalau mengunci satu calon dan hanya untuk posisi nomor satu, jelas itu akan menyulitkan partai ketika ternyata elektabilitasnya kurang mencukupi karena tentu akan sangat sulit mencari mitra koalisi,” kata Asep, Minggu (20/8).

Selain Dedi Mulyadi, saat ini sejumlah nama kader Golkar di Jabar juga sudah mulai meramaikan bursa bakal calon gubernur ataupun wakil gubernur. Antara lain anggota Komisi V DPR Danile Muttaqien yang punya basis massa kuat di kawasan Indramayu atau Pantura Jabar, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, serta Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Asep menuturkan, dirinya sering berdiskusi dengan aktivis partai di Jabar. Sejauh ini memang ada komunikasi di antara partai politik untuk mengusung pasangan calon.

“Komunikasi masih terus dilakukan, belum mengerucut. Nah, apa yang dilakukan Golkartentu juga bagian dari melihat dinamika mutakhir sebelum membuat keputusan final mengusung siapa,” ungkapnya.

Khusus internal Golkar, Asep mengatakan bahwa ada tiga faktor penentu dalam mengusung calon gubernur atau pun wakil gubernur. Memang, partai peraih posisi runner up Pemilu 2014 itu bisa saja mengusung Dedi yang juga ketua DPD Golkar Jabar sebagai calon gubernur.

Namun, Golkar bisa juga memilih opsi mengusung satu di antara Daniel, Rahmat dan Neneg sebagai calon wakil gubernur. Sebab, ada faktor survei tentang elektabilitas yang jadi pertimbangan penting.

Jika sampai waktu menjelang penutupan pendaftaran calon ternyata elektabilitas Dedi Mulyadi masih jauh dari yang diharapkan, maka Golkar pasti akan realistis dengan hanya mengajukan cawagub. Jika itu yang diambil, tentu yang paling memungkinkan adalah mengajukan cawagub untuk pendamping Ridwan Kamil.

Faktor kedua adalah kerja partai politik. Artinya, faktor kerja parpol menjadi ikut menentukan karena kaitannya untuk membangun komunikasi dengan partai lain dalam menjalin kerjasama politik atau mitra koalisi.

Sedangkan faktor ketiga adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang pasti punya kalkulasi tersendiri. Kalkulasi itu tentu melihat kepentingan politik pada 2019 serta soal pembiayaan politik.

“Kalau misalnya dari kalkulasi politik Golkarmenganggap akan lebih menguntungkan dan besar peluang menangnya ketika mengusung cawagub, ya tentu itu yang akan diambil,” terangnya.

Apalagi, lanjut dia, di era politik saat ini jabatan ketua DPD partai tidak otomatis menjadi calon terkuat untuk diusung dalam pilkada. Artinya, semua partai termasuk Partai Golkar diyakini tidak akan memaksakan untuk mengusung ketua DPD dalam pilkada jika kalkulasi politiknya tidak memungkinkan.

“Kalau dari sekarang sudah harga mati, misalkan Golkar sudah harga mati mencalonkan Dedi Mulyadi, tentu itu malah bisa merugikan partai. Sebab, bisa jadi nanti akan kesulitan mencari pasangan dan mitra koalisi. Jadi sudah tepat, ketika sekarang ini, nama-nama potensial mulai dimunculkan dan diberikan peluang untuk diusung, baik sebagai cagub maupun sebagai cawagub,” ungkapnya.(ysa/rmol/jpg)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...