Djarot Minta Sertifikat Monas Atas Nama Pemprov DKI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Status kepemilikan lahan Monumen Nasional (Monas) masih menjadi tarik ulur antara sekretariat negara (Setneg) dan Pemprov DKI Jakarta. Hingga kini kondisi lahan landmark DKI Jakarta itu belum sertifikat.

Untuk itu, agar tidak menjadi ketimpangan kewenangan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden Joko Widodo mencatatkan kawasan Monas atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, hal tersebut belum bisa dilakukan karena masih terdapat tarik ulur dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). "Saya sampaikan bahwa Monas itu sudah tercatat sebagai asetnya DKI, oleh sebab itu saya meminta kemarin pada Pak Presiden supaya itu (Monas) sertifikat atas nama DKI," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/8).

Menurut Djarot, nantinya jika Monas resmi kepemilikannya atas DKI akan memudahkan pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan. Dengan demikian, Pemprov DKI bisa sepenuhnya mengelola kawasan tersebut.

Sedangkan saat ini Monas dikelola oleh Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas yang berada di bawah Pemprov DKI Jakarta. "Kalau itu masuk dalam sertifikat DKI maka kita akan bisa mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan revitalisasi Monas secara berkelanjutan. Kan di Monas sudah ada UPK (Unit Pengelola Kawasan) Monas," ujarnya.

Selain Monas, Djarot juga berharap Gedung Pola Tugu Proklamasi dicatat atas nama DKI. Tujuannya, yakni untuk mempermudah Pemprov DKI melakukan perawatan terhadap Gedung Pola.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor :


Comment

Loading...