Label “Kami Pancasila” Justru Memecah-belah Masyarakat

Senin, 21 Agustus 2017 - 21:48 WIB
RAKERNAS III PAN : (dari kiri) Ketua Panitia Penyelenggara Yandri Susanto, Walikota Bogor Bima Arya, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, hadir pada pembukaan Rakernas III PAN 2017, di Bandung, Jawa Barat, Senin (21/8). Rakernas PAN III 2017 yang bersamaan dengan HUT PAN ke-19 tersebut, mengusung tema "Menjahit Kembali Merah Putih" dan akan berlangsung 21 hingga 23 Agustus 2017 ini, diantaranya akan membahas strategi pemenangan menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan konsolidasi awal pencalegan mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat, serta sikap dan aksi partai terkait nama-nama yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Foto : Tedy Kroen/Rakyat Merdeka

FAJAR.CO.ID — Belakangan bangsa Indonesia dikepung banyak kesalahpahaman. Berdampak buruk bagi kemajemukan dalam masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, dalam pidato kebangsaan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN III Tahun 2017, di Hotel Asrilia, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/8).

Menurut Zulhas, sapaan Ketua MPR itu, salah paham pertama sungguh serius. Ada anggapan bahwa beragama berarti menjauh dari berbangsa. Tunduk pada ajaran agama dipandang sebagai tak bersetia pada paham kebangsaan. Dan menjadi pemeluk agama yang taat dinilai sebagai berkhianat terhadap prinsip berkeindonesiaan.

Padahal, di Indonesia, paham kebangsaan dan paham keagamaan saling menopang. Menjadi pemeluk agama yang taat adalah jalan untuk menjadi warga negara yang baik.

Salah paham kedua yang tak kalah seriusnya menurut Zulhas adalah kontestasi politik digunakan untuk memberi label sekaligus memisah-memisahkan kelompok dalam masyarakat.

“‘Kami toleran’ dan ‘kalian intoleran’. ‘Kami perawat kemajemukan’ sementara ‘kalian perusak kebhinekaan’. ‘Kami penjaga Pancasila’ dan ‘kalian berkhianat pada Pancasila’. ‘Kami cinta NKRI’ sementara ‘kalian menjauh dari paham NKRI’,” paparnya.

Padahal, jelas Zulhas, kekalahan atau kemenangan dalam kontestasi politik adalah hal biasa dalam demokrasi. Tidak sepatutnya kalah atau menang dijadikan alat untuk mengkotak-kotakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Sebut dia, demokrasi menuntut siapapun untuk siap menang secara layak dan kalah secara terhormat. Walhasil, kontestasi atau kompetisi politik semestinya disikapi dalam suasana rekonsiliasi bukan pemecah-belahan.

“Kita tak bisa biarkan pemberian label dan pengkotak-kotakan kelompok dengan menggunakan identitas pro-Pancasila, kemajemukan, toleransi dan kesetiaan pada NKRI itu. Secara khusus umat Islam menjadi sasaran dalam pelabelan dan pengkotak-kotakan ini,” pungkasnya.

Kesalahpahaman ini kata Zulhas sungguh berbahaya. Sejarah republik ini sudah membuktikan bahwa umat Islam sudah khatam masalah toleransi. Bahkan umat Islam adalah pembela dan pecinta NKRI dan perawat kemajemukan.

“Umat Islam adalah pemberi sumbangan terbesar bagi terjaga dan terawatnya Pancasila,” demikian Zulhas. (san/rmol/fajar)