Ada Upaya Benturkan Jadwal Pelantikan dengan Malam Puncak Festival Budaya Tua Buton

Selasa, 22 Agustus 2017 - 15:43 WIB

FAJAR.CO.ID, PASARWAJO – Sikap Kepala Biro Pemerintahan Sultra, Ali Akbar yang melakukan koordinasi terkait dengan jadwal pelantikan Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton Terpilih periode 2017-2022 menuai kritikan. Pelantikan yang pada akhirnya diundur pada Kamis, 24 Agustus mendatang diduga ada unsur kesengajaan untuk dibenturkan dengan jadwal malam puncak Festival Budaya Tua Buton yang juga jatuh pada 24 Agustus.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton, La Ode Abdul Zainuddin Napa. Menurutnya, sikap Ali Akbar yang melakukan koordinasi tanpa mempertimbangkan agenda besar yang saat ini tengah berlangsung di Buton. Apalagi Festival Budaya Tua Buton yang ke-5 dan telah masuk dalam kalender nasional ini rencananya akan dihadiri oleh tiga orang menteri sekaligus di malam puncak.

“Ali Akbar tidak punya itikad baik terhadap Kabupaten Buton. Mestinya, hasil konsultasi Plt Gubernur Sultra Saleh Lasata bersama Plt Bupati Buton La Bakry di Kemendagri RI yang menghasilkan kesepakatan, bahwa pelantikan Umar-Bakry dilakukan 18 Agustus 2017 segera ditindak lanjuti. Bukan malah melakukan koordinasi lagi untuk diundur pada 24 Agustus,” kesal Zainuddin Napa.

Disisi lain, Zainuddin Napa menilai entah karena ketidak mampuan atau kesengajaan Ali Akbar tersebut untuk memecah konsentrasi masyarakat Buton dalam penyelenggaraan Festival Budaya Tua, sehingga pelantikan diundur menjadi 24 Agustus 2017. “Bayangkan rencana pelantikan tanggal 18 yang lalu, jauh sebelumnya para pejabat dan masyarakat Buton sudah memboking tiket PP Jkt-Buton untuk menghadiri pelantikan tanggal 18, dan balik ke Buton tanggal 19 pagi karena malamnya pembukaan festival. Berapa pengorbanan yang harus di keluarkan, kalau ternyata pelantikan diundur yang bersamaan dengan acara puncak festival,” sambungnya.

Terlebih lagi, Zainuddin Napa menganggap apa yang dikatakan oleh Ali Akbar kepada salah satu media terkait dengan jadwal pelantikan telah melampaui kewenangan hakim. Pasalnya, ternyata kepastian jadwal pelantikan nantinya harus menunggu kepastian dari Hakim Pengadilan Tipikor yang akan disampaikan pada Rabu, 23 Agustus.

“Bila mencermati sidang Pak Umar di Pengadilan Tipikor pada 16 Agustus 2017 lalu, hakim akan memutuskan pemberian izin pinjam Pak Umar untuk dilantik pada sidang berikutnya, Rabu, 23 Agustus 2017. Dan pengajuan izin itu diajukan oleh Penasehat Hukum Pak Umar. Tapi kepada media Ali Akbar mengaku seolah-olah dirinyalah yang meminta izin atas pelantikan itu. Kalau fakta persidangan seperti itu berarti Karo Pemerintahan telah berbohong dan melampauhi wewenang hakim, karena telah mempublikasikan jadwal pelantikan sebelum adanya keputusan hakim,” sambungnya.

 

Menurut Zainuddin, mestinya Pemprov Sultra bersyukur karena masih ada kabupaten di wilayahnya yang menggelar festival budaya dalam rangka promosi dan meningkatkan pembangunan kepariwisataan. Tapi nyatanya, festival kali ini seakan dihalangi dengan cara membenturkan pelantikan Umar-Bakry dengan puncak acara festival.

“Saya melihat bahwa Karo pemerintahan tdk menguasai wilayah baik aspek pemerintahan maupun kemasyarakatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ali Akbar sejak kemarin dulu belum dapat dikonfirmasi. Nomor kontak yang biasa dia gunakan kini sudah berada di luar jangkauan. (Fajar/BP)