Surat Dukungan PPP Kubu Djan Faridz kepada NH-Azis Dianggap Tidak Sah

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Surat dukungan PPP kubu Djan Faridz kepada Nurdin Halid untuk Pilgub Sulsel 2018 dianggap ilegal alias tidak sah.

Alasannya, saat ini kepengurusan PPP pimpinan Romahurmuziy (Romi) telah dinyatakan sah setelah memenangi gugatan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

PPP Romi memiliki SK Menkumham.

“Lha iyalah, menurut UU Pilkada, kepengurusan yang bisa usung adalah mereka yang terdaftar dan miliki SK Menkumham. Djan tidak pernah punya SK Menkumham, kemudian Putusan MA 601 /2015 yang dia selalu rujuk itu kan sudah dibatalkan oleh MA sendiri dengan Putusan PK Nomor 79/2017,” kata Sekjen PPP, Arsul Sani, melalui pesan singkat, Selasa (22/8/2017).

“Kalau soal Djan, ya paling jauh hanya bersuara di media. Namun kan dia tidak punya legalitas untuk mengusung,” jelas anggota Komisi III DPR ini.

Pengacara senior Sulsel sekaligus Mantan Ketua KPUD Sulsel, Mappinawang, juga menyatakan bahwa dukungan PPP kubu Djan Farizd itu tak bisa dipakai mendaftar di KPU.

“Yang namanya dukungan boleh saja. Tapi kan asas legalitas yang penting karena setelah diverifikasi di KPU itu yang memenuhi unsur hukum,” kata Mappinawang.

Dikatakan Mappinawang, keputusan MA itu inkrah dan berkekuatah hukum tetap. Apalagi ditambah setelah upaya PK kubu Romy menang lagi.

Sebelumnya, Djan menyatakan dukungan kepada Nurdin Halid-Aziz Qahar Mudzakkar (NH-Azis) untuk Pilgub Sulsel 2018. Djan sudah menyerahkan surat rekomendasi dukungannya kepada Nurdin Halid, yang juga menjabat Ketua Harian DPP Golkar.

“Surat rekomendasi itu melampirkan nota kesepahaman antara kedua pihak, yakni DPP PPP dan Nurdin Halid dan ditandatangani kedua belah pihak,” ujar jubir timses Nurdin-Aziz, Risman Pasigai, saat dimintai konfirmasi, Senin (22/8/2017). (fo/fajar)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...