Ini Jawaban KPUD Sulsel Terkait Beda Usungan PPP Kubu Romy dan Djan Faridz

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlanjut pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Sulsel 2018, termasuk pilgub.

Dualisme kepemimpinan dalam tubuh PPP antara kubu hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, dengan PPP kubu Romahurmuziy (Romy) yang punya landasan hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), belum mendapat titik temu hingga saat ini.

Bahkan dukungan di pilkada serentak di Sulsel, kedua kubu mendorong jagoan masing-masing.

Terkait hal ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulsel, Iqbal Latief, menjelaskan, pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang baru, tidak tercantum poin mengenai rekomendasi usungan dari dua kubu dalam satu parpol.

Artinya, berbeda dengan beberapa tahun lalu, pelaksanaan pendaftaran mendatang, parpol tidak diizinkan memberikan rekomendasi dualisme kepengurusan.

“Kalau tahun 2015 lalu kan PKPU-nya masih memberikan peluang bagi dua kubu yang berbeda itu. Mereka bisa mengusung sama-sama, asal calonnya sama. Tapi, PKPU sekarang ini tidak ada lagi dualisme kepengurusan, jadi tidak dimungkinkan lagi dua kubu masing-masing mencalonkan kandidat,” tegasnya.

Iqbal mengungkapkan, parpol yang terkendala dualisme tidak lagi diberikan ruang untuk pencalonan. Apalagi, hal tersebut menyalahi aturan pemilu yang telah berlaku saat ini.

“Kita menunggu saja perkembangan partai. Tapi kalau yang diatur dalam PKPU sekarang terkait pencalonan, tidak diatur lagi itu tentang dualisme. Kalau masalah dualismenya, kami tidak bisa berkomentar karena itu masalah internal mereka,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, menuturkan, kondisi PPP saat ini memang sangat rawan dalam menghadapi pilkada serentak. Dualisme kepengurusan parpol akan sangat menghambat kerja-kerja politik antara kandidat dan parpol.

“Memang rawan dinamika politik kedepan, jika partai politik tidak segera melakukan islah,” terang Arief.

Meskipun terjadi dualisme kepengurusan di parpol, bakal calon harus mendapatkan rekomendasi dari dua kubu tersebut. Karena tanpa rekomendasi dari dua kubu, maka untuk mendaftar di KPU akan sulit, bahkan tidak bisa.

“Tetapi saya kira sudah ada jalan tengahnya, yaitu setiap bakal calon gubernur, bupati dan wali kota diharuskan untuk mendapatkan rekomendasi dari dua kubu,” pungkasnya.

(suryadi -iskanto/raksul/fajar)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...