Marak Penyelewengan Dana Desa, Pemerintah Siapkan Keppres

Kamis, 24 Agustus 2017 21:02

FAJAR.CO.ID — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan melakukan antisipasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan UU Desa.Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Nyoman Shuida, mengatakan, hal itu dilakukan lantaran belakangan penyelewengan dana desa marak dilakukan.”Guna melaksanakan hal tersebut Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan K/L terkait seperti Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkeu, BKP, BPS, Kantor Staf Presiden, dan sebagainya,” jelas dia di Jakarta, Kamis (24/8/2017).Nyoman menerangkan, pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa hingga saat ini sudah memperlihatkan dampak dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa dari adanya UU Desa ini.Hanya saja, besarnya dana yang berada di desa juga sangat mampu memancing penyalahgunaan dan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.”Pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan keppres untuk membentuk tim koordinasi monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa. Tim ini akan bekerja sama untuk dapat memastikan efektivitas penggunaan Dana desa yang dapat meratakan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan di desa,” jelas dia.Keberadaan tim koordinasi ini sangat penting dan relevan pada pemerintahan saat ini. Dengan demikian, penyempurnaan rancangan Keppres terkait pembentukan tim koordinasi monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa ini sangat diperlukan untuk mendukung dan mengatur keberadaan tim koordinasi.

Komentar


VIDEO TERKINI