Polda Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Mafia Tanah di Sulsel


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pekerjaan rumah yang berat tengah menanti para penegak hukum di negeri ini. Memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya.Di Sulawesi Selatan (Sulsel) misalnya. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah melansir data mencengangkan. Hanya dalam setahun, transaksi yang mengalir ke mereka yang disebut-sebut sebagai mafia tanah, bisa mencapai Rp520 miliar.Dana tersebut diduga mengalir ke mana-mana. Termasuk ke sejumlah pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel. Bahkan ada pejabat yang sudah dipromosikan ke jabatan lebih tinggi.Hal ini pun disesalkan sejumlah pihak. Penyidik Polda Sulsel, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimmum), dinilai bertindak tidak profesional dan melindungi oknum BPN yang bekerjasama dengan mafia tanah di Sulsel, khususnya Makassar.Tudingan itu muncul setelah penyidik Ditreskrimmum Polda Sulsel hanya menetapkan tersangka H M Arsyad Sakka atas laporan pemalsuan akte autentik yang dilaporkan warga, David.Musalin R Mhangun, pengacara David mengatakan, penyidik seharusnya tersangkakan oknum BPN yang kerja sama dengan mafia tanah. Karena, atas kerja sama antara oknum BPN dan mafia tanah sehingga permasalahan itu muncul.”Kenapa tidak jadikan tersangka oknuim BPN. Padahal hasil gelar perkara yang dilakukan di Mabes Polri, telah memenuhi dua alat bukti yang cukup, ” kata Mursalin, Kamis (24/8/17).Mursalin juga menilai,  orang-orang BPN tidak ditersangkakan karena ditengarai ada intervensi dari Mabes Polri. Jika faktanya memang betul, komitmen  Polri dalam pemberantasan mafia tanah dan pelaksanaan Nawa Cita Presiden Jokowi, patut dipertanyakan.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar