Jelang Tahun Politik, Kinerja Kabinet Jokowi Mulai Menurun
FAJAR.CO.ID -- Ibarat pesawat terbang, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo mengalami deklinasi (penurunan ketinggian dan kecepatan jelajah). Deklinasi terasa menjelang tahun politik: Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
“Deklinasi terjadi di semua lini,” ungkap Ketua Umum Putra Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Puja Kessuma), Suhendra Hadi Kuntono, di Jakarta, Senin (4/9/2017).
Ia lalu merujuk contoh sejumlah pelambatan, antara lain pembangunan sejumlah bandar udara yang belum juga dimulai, padahal peletakan batu pertama sudah dilaksanakan tujuh bulan lalu, seperti Bandara Kulonprogo, DIY.
“Yang masih on the track hanya Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Rini Soemarno (Menteri BUMN), Ignasius Jonan (Menteri ESDM), dan Tito Karnavian (Kapolri). Ibarat sekrup, yang lain sudah mengendur,” jelas pendiri Asosiasi Pekerja Bawah Air Indonesia (APBAI) ini.
Hal itu, kata Suhendra, tak lepas dari partai politik yang menempatkan kader-kadernya di kabinet, yakni 14 dari 34 menteri, sehingga mereka bekerja dengan loyalitas ganda serta agenda yang tidak selalu selaras dengan visi-misi atau Nawacita Presiden.
“Kini fokus mereka terbagi ke parpol menjelang pilkada, pemilu dan pilpres. Kebijakan Presiden banyak yang patah di tengah jalan karena tak ada yang mengamankan sampai ke bawah. Di sisi lain, banyak kepala daerah pragmatis dan membuat perda dengan copy paste dari daerah lain, tak berbasis kearifan lokal,” tutur Ketua Kelompok Kerja Perancangan Formulasi Peraturan Daerah Nasional 2016 bentukan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan inisiatif Puja Kessuma menyikapi moratorium dari Presiden Jokowi terkait ribuan perda bermasalah.
