Umar Samiun: Tuntutan Jaksa Tidak Sesuai Fakta Persidangan

Rabu, 6 September 2017 18:41

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp. 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/9). Umar Samiun dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi suap pada hakim juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.“Menuntut terdakwa Samsu Umar Abdul Samiun karena terbukti secara meyakinkan dan sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Kiki saat membacakan dakwaan Umar Samiun didepan Hakim Ketua Ibnu Basuki Widodo setebal kurang lebih 300 halaman.Usai persidangan, Umar Samiun yang diwawancarai awak media mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa. Menurutnya, ada banyak ketidaksesuaian Jaksa dalam membacakan tuntutan di persidangan. Selain itu juga, tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa ada beberapa objek yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.“Ada banyak hal yang ada dalam tuntutan justru tidak terdapat dalam fakta persidangan. Kita akan melakukan proteksi untuk itu dengan mengajukan nota pembelaan pada sidang berikutnya,” kata Umar Samiun kepada awak media saat keluar dari ruang sidang utama.Sementara itu, Penasehat Hukum Umar Samiun, Saleh SH MH menduga JPU KPK mengalami kebingungan dalam menyusun tuntutan terhadap Umar Samiun. Alasannya, setelah mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh JPU banyak fakta persidangan justru tidak dimasukkan kedalam materi tuntutan.

Bagikan berita ini:
1
4
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar