Kapolri Dukung Pembelaan pada Etnis Rohingya, Asal…

Jumat, 8 September 2017 - 16:06 WIB

FAJAR.CO.ID — Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, mendukung suara rakyat Indonesia untuk membela etnis Rohingya yang ditindas di Myanmar. Tetapi, ia pun mengimbau masyarakat berhati-hati dalam menyingkapi isu tragedi kemanusiaan Rohingya, yang mulai banyak bertebaran di Media Sosial (Medsos).

Pasalnya, saat ini diduga ada kelompok yang sengaja menggoreng isu tersebut, untuk memfitnah pemerintah dan semata-mata untuk kepentingan golongan mereka.

Hal tersebut diungkap Tito usai menjadi pembicara pa­da acara International Conference on Contemporary Social and Political Science Affair (ICoCSPA) yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, di Hotel Garden Palace, Surabaya, kemarin (7/9/2017).

“Masyarakat harus betul-betul paham bahwa ada dua kemung­kinan terkait isu Rohingya. Pertama, ada pihak yang me­mang solider dengan menyuara­kan isu Rohingya dalam rangka kemanusiaan. Kedua, ada kelompok yang ingin mendelegitimasi pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan isu Rohingya,” katanya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengaku, sebagai sesama umat Islam, dirinya sangat mendukung sikap kelompok manapun yang menyuarakan solidaritasnya atas nasib yang menimpa kaum Rohingya di Myanmar.

Hanya saja, Tito mengingatkan, masyarakat harus betul-betul paham dengan isu Rohingya agar tidak terjebak dalam isu yang sengaja dibuat kelompok tertentu untuk membenci pemerintah. Padahal, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan konflik di Myanmar.

“Tapi sampai saat ini masih banyak berita fitnah di medsos yang sengaja disebar kelompok tertentu agar masyatakat benci terhadap pemerintah karena di­anggap belum melakukan lang­kah-langkah strategi dalam me­nyikapi masalah Rohingya. Baik itu di Twitter, dan Facebook, dan tujuan kelompok ini asalah melegistimasi pemerintah, dan semata-mata untuk kepentingan kelompok tersebut,” ujarnya.

Tito kemudian menegaskan, apa yang disampaikan ini semua berdasarkan fakta yang ditemu­kan di lapangan, yang mengacu pada temuan Ismail Fahmi den­gan menggunakan software Analysis Opinion di Twitter.

“Dari analisis itu ditemu­kan isu Rohingya dominan dikaitkan dengan pemerintah Indonesia, dikaitkan dengan Presiden Jokowi, dikaitkan dengan Myanmar, dengan Aung San Suu Kyi, dan seterusnya. Artinya, banyak orang yang solider den­gan warga muslim Rohingya di Myanmar. Tapi, ada juga yang pihak yang ingin memanfaatkan isu untuk kepentingan lokal di sini, dalam rangka membangun solidaritas untuk isu menekan pemerintah, bukan kepentingan Rohingya,” terangnya.

Tito melanjutkan, bahwa saat saat ini, masih ada warga Myanmar yang memberikan rasa empati kepada etnis muslim Rohingya dan tidak mendukung tragedi pembunuhan massal terhadap etnis tersebut. “Sebenarnya masih ada masyarakat Myanmar yang solider dengan keluarga muslim di Rohingya,” katanya.

Sekedar informasi, terkait konflik Rakhine, Indonesia telah mengirim bantuan kema­nusiaan, di antaranya pemban­gunan rumah sakit dan program Bantuan Kemanusiaan untuk Komunitas yang Berkelanjutan (HASCO) yang diprakarsai Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) un­tuk masyarakat negara bagian Rakhine.

Bantuan kemanusiaan sejumlah 2 juta dolar AS yang berasal dari donasi masyarakat Indonesia akan disalurkan dalam program-program sosial selama dua tahun dengan empat fokus yakni pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan pemuli­han pascakonflik.

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi juga telah men­gusulkan kepada pemerintah Myanmar formula 4+1 sebagai solusi untuk krisis kemanusiaan yang menimpa orang Rohingya di Rakhine. Di antara mengem­balikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kek­erasan, memberikan perlindun­gan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan segera membuka akses un­tuk bantuan kemanusiaan.

“Sementara untuk satu ele­men lainnya adalah upaya men­jalankan rekomendasi Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan,” ujarnya.