Kata Jubir KPK soal Wacana Pembekuan Lembaganya

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bereaksi keras, lantaran ada salah satu anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan menginginkan lembaga antirasuah tersebut dibekukan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mempertanyakan apakah wacana tersebut adalah usulan pribadi atau atas nama partai berlogo kepala banteng ini.

“Jadi ini perlu diperjelas apakah dari perorangan atau merupakan sikap fraksi, dan sikap DPR secara inkostitusional,” ujar Febri saat dikonfirmasi, Sabtu (9/9).

Namun demikian, apabila itu adalah keputusan dari PDIP, mantan penggiat antikorupsi ini mengaku aneh. Pasalnya para petinggi partai yang dimotori oleh Megawati Soekarnoputri ini ingin lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo diperkuat.

“Karena ada komitmen bersama untuk melalui parpol dan kerja pemberantasan korupsi,” katanya.

Febri menambahkan, apabila itu hanya usulan bukan dari partai, tapi dari masing-masing anggota, maka ia menduga, ‎itu dilakukan untuk melemahkan KPK. Contoh ingin melemahkan lembaga antirasuah ini lewat revisi UU KPK dan apabila mengusut kasus besar.

“Karena sat ini KPK sedang menangani kasus e-KTP dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI dengan kerugian negara Rp 3,7 triliun,” jelasnya.

Ia menegaskan, apabila KPK ingin dibekukan saat sedang menanangani kasus besar. Maka dia mengatakan, dalam hal ini yang diuntungkan adalah para koruptor.

Meskipun banyak upaya-upaya yang terus dilakukan para koruptor untuk melemahkan KPK. Febri menegaskan, pihaknya tidak akan terganggu akan hal tersebut. Bahkan KPK akan menjadi serius dalam menangani kasus.

“Yang pasti KPK tidak akan berhenti. Jangan pernah berpikir tekanan dan serangan akan membuat KPK melunak, dalam menangani kasus korupsi,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Pansus Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Henry Yosodiningrat, mengatakan ada salah satu usulan Pansus Angket akan dibawa ke dalam rapat paripurna 28 September 2019 nanti.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ini (PDIP) ini, salah satu usulan yang akan dibacakan dalam paripurna tersebut adalah, pembekukan lembaga antirasuah tersebut untuk sementara.

“Kalau perlu misalnya sementara KPK disetop dulu, ini tidak mustahil,” ujar Henry saat dikonfirmasi, Sabtu (9/9).

Ketua Gerakan Anti Narkotika (Granat) ini menambahkan, temuan Pansus Angket adalah lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini perlu diperbaiki mekanismenya. Sehingga pembekuan tersebut hanya untuk memperbaiki sementara saja.

Nantinya apabila pembekuan tersebut sudah terlaksana, maka untuk yang menanggani kasus korupsi adalah Polri dan juga Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab ungkap Henry, dua lembaga tersebut juga mempunyai kewenangan untuk menyidik dan juga penuntutan. (Fajar/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...