KPK Angkat Bicara soal Barang dan Aset Sitaan

Senin, 11 September 2017 20:58
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab kecurigaan DPR mengenai barang dan asset sitaan dari para terpidana koruptor. Hal itu disampaikan saat mereka dicecar Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) hari ini.Komisioner KPK Laode M Syarief mengatakan, pihaknya sudah melakukan sesuai dengan  mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan barang dan aset sitaan negara.Adapun setelah perkara terpidana korupsi inkrah, dinyatakan barang dan asetnya dirampas untuk negara. Setelah itu, dinilai oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan Kemenkeu lalu dicatat sebagai barang milik negara.Kalaupun dihibahkan, perlu persetujuan dari Menkeu. Seperti halnya ketika mereka menghibahkan sebidang tanah yang dirampas dari terpidana korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).”Kami paham betul. Kalau ada permintaan hibah, nggak dilelangkan juga nggak laku. Lalu dilaporkan ke Kemenkeu. Jadi saya pikir semua teroganisir. Dicatat dulu di Kemenkeu lalu dihibahkan,” jelas Laode.Mengenai aset milik terpidana alat kesehatan di Banten, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yang disebutkan Anggota Komisi III Junimart Girsang. KPK tidak menampik daftar panjang aset tersebut.Bahkan masih ada yang kurang untuk dicatat. Yakni, aset Wawan berbentuk rumah yang ada di Perth, Australia.

Bagikan berita ini:
7
6
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar